Berita

Ilustrasi. (Foto: Humas Telkom)

Bisnis

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

KAMIS, 08 JANUARI 2026 | 10:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) resmi melaporkan perubahan struktur kepemilikan saham negara yang kini dikelola melalui Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan PT Danantara Asset Management (DAM). Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari mandat Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang perubahan regulasi BUMN.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dikutip redaksi di Jakarta, Kamis 8 Januari 2026, terjadi perubahan signifikan pada komposisi hak suara

Jika sebelumnya BP BUMN hanya memegang 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna (0,0000 persen), kini kepemilikannya bertambah dengan 516.023.535 lembar Saham Seri B. Total hak suara BP BUMN pun naik menjadi 0,52 persen.


Sebagai pemegang saham mayoritas, DAM kini menguasai 51,57 persen hak suara atau sebanyak 51.086.330.024 lembar Saham Seri B, sedikit berubah dari posisi sebelumnya yang berada di level 52,091 persen.

Adapun klasifikasi saham yang dialihkan adalah Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp50,00 per lembar saham dengan harga pengalihan saham ditentukan berdasarkan nilai buku sebesar Rp25.801.176.750,00 yang mana menggunakan nilal sementara dan akan ditetapkan kemudian secara definitif berdasarkan Keputusan Kepala BP BUMN," tulis manajemen Telkom. 

Meski terjadi reposisi administratif, status Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir (Ultimate Beneficial Owner) tidak berubah. Kendali ini dijalankan melalui dua jalur, yaitu; melalui kepemilikan langsung BP BUMN sebanyak 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa dan 516.023.535 lembar saham Seri B, serta melalui DAM sebanyak 51.086.330.024 lembar saham Seri B yang terkonsolidasi pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Transformasi kepemilikan ini telah resmi tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 Januari 2026. Penataan ulang ini diharapkan memperkuat tata kelola investasi negara pada perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia tersebut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

UPDATE

Bakamla Kirim KN. Singa Laut-402 untuk Misi Kemanusiaan ke Siau

Jumat, 09 Januari 2026 | 05:40

Intelektual Muda NU: Pelapor Pandji ke Polisi Khianati Tradisi Humor Gus Dur

Jumat, 09 Januari 2026 | 05:22

Gilgamesh dan Global Antropogenik

Jumat, 09 Januari 2026 | 04:59

Alat Berat Tiba di Aceh

Jumat, 09 Januari 2026 | 04:45

Program Jatim Agro Sukses Sejahterakan Petani dan Peternak

Jumat, 09 Januari 2026 | 04:22

Panglima TNI Terima Penganugerahan DSO dari Presiden Singapura

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:59

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Mengawal Titiek Soeharto

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:25

Intelektual Muda NU Pertanyakan Ke-NU-an Pelapor Pandji Pragiwaksono

Jumat, 09 Januari 2026 | 02:59

Penampilan TNI di Pakistan Day Siap Perkuat Diplomasi Pertahanan

Jumat, 09 Januari 2026 | 02:42

Selengkapnya