Berita

Ketum DPP Garpu, Pietra Machreza Paloh/Ist

Politik

Garpu: Impor Baju Bekas Timbulkan Banyak Masalah

RABU, 22 MARET 2023 | 08:58 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN


Langkah pemerintah melarang impor baju bekas mendapat apresiasi Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (Garpu), salah satu sayap organisasi Partai Nasdem.

"Pemerintah melarang impor baju bekas sudah tepat, karena menimbulkan masalah baru, seperti penyakit menular yang disebabkan baju bekas pakai karena disimpan berminggu-minggu di perjalan," kata Ketua Umum DPP Garpu, Pietra Machreza Paloh, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/3).

Alasan berikutnya, kata dia, impor baju bekas merusak persaingan harga industri dalam negeri. Pasalnya masyarakat cenderung ingin mencari harga miring, tapi merek luar negeri.

Alasan berikutnya, kata dia, impor baju bekas merusak persaingan harga industri dalam negeri. Pasalnya masyarakat cenderung ingin mencari harga miring, tapi merek luar negeri.

Impor baju bekas, sambung dia lagi, juga menghambat masuknya devisa negara. Parahnya, Indonesia akan dicap sebagai negara penampung barang bekas pakai dan barang limbah, sehingga merusak citra dan alam Indonesia.

"Seharusnya produk dalam negeri digalakkan dan dipromosikan, agar bisa ekspor dan bersaing dengan brand luar, sekaligus dicintai bangsa sendiri," tegas Pietra.

Seperti diketahui, pemerintah memperketat larangan jual-beli pakaian bekas impor, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya