Berita

Ketum DPP Garpu, Pietra Machreza Paloh/Ist

Politik

Garpu: Impor Baju Bekas Timbulkan Banyak Masalah

RABU, 22 MARET 2023 | 08:58 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN


Langkah pemerintah melarang impor baju bekas mendapat apresiasi Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (Garpu), salah satu sayap organisasi Partai Nasdem.

"Pemerintah melarang impor baju bekas sudah tepat, karena menimbulkan masalah baru, seperti penyakit menular yang disebabkan baju bekas pakai karena disimpan berminggu-minggu di perjalan," kata Ketua Umum DPP Garpu, Pietra Machreza Paloh, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/3).

Alasan berikutnya, kata dia, impor baju bekas merusak persaingan harga industri dalam negeri. Pasalnya masyarakat cenderung ingin mencari harga miring, tapi merek luar negeri.

Alasan berikutnya, kata dia, impor baju bekas merusak persaingan harga industri dalam negeri. Pasalnya masyarakat cenderung ingin mencari harga miring, tapi merek luar negeri.

Impor baju bekas, sambung dia lagi, juga menghambat masuknya devisa negara. Parahnya, Indonesia akan dicap sebagai negara penampung barang bekas pakai dan barang limbah, sehingga merusak citra dan alam Indonesia.

"Seharusnya produk dalam negeri digalakkan dan dipromosikan, agar bisa ekspor dan bersaing dengan brand luar, sekaligus dicintai bangsa sendiri," tegas Pietra.

Seperti diketahui, pemerintah memperketat larangan jual-beli pakaian bekas impor, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya