Berita

Ketua KPK, Firli Bahuri/Net

Politik

Minta Kepala Daerah Tidak Korupsi, Firli Bahuri: Kalau Ada, Kita Lihat Siapa yang Tertangkap

SELASA, 21 MARET 2023 | 15:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebesar 54 persen tindak pidana korupsi terjadi di pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepala daerah dan penyelenggara negara lainnya untuk melaksanakan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Hal itu disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri di hadapan seluruh gubernur, bupati, walikota seluruh Indonesia yang hadir secara langsung di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan maupun virtual dalam acara Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP tahun 2023, Selasa (21/3).

Firli mengatakan, dari 54 persen korupsi terjadi di pemerintah daerah, sebesar 13 persen terjadi di pemerintah provinsi, dan 41 persennya terjadi di pemerintah di tingkat kabupaten/kota.

"Ini fakta. Nah saya minta, gubernur, bupati walikota itu tidak bertambah lagi (yang terjerat kasus korupsi). Tapi tidak bertambah itu bukan karena bapak akal-akalan. Tapi bapak betul-betul sudah melaksanakan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik," ujar Firli.

Firli pun mengingatkan, bahwa KPK sudah mengeluarkan banyak surat perintah penyidikan, meskipun belum ada penyelenggara negara yang tertangkap tangan pada 2023 ini.

"Saya berharap, betul-betul pemerintah daerah tidak ada lagi yang melakukan korupsi. Kalau ada kita lihat nanti, siapa yang tertangkap," pungkas Firli.

Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Nawawi Pomolango, Dewan Pengawas (Dewas) KPK beserta jajaran KPK, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kementerian Investasi dan BKPM Ikmal Lukman.

Selanjutnya, turut dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati, walikota dengan para Sekretaris Daerah (Sekda) serta jajarannya seperti Inspektorat Daerah; pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kepala BPKP Perwakilan dan BPN Wilayah seluruh Indonesia, baik hadir langsung maupun mengikuti secara virtual yang diikuti sebanyak 3.486 orang.

Populer

Kapolri Mutasi 55 Pati dan Pamen, Ada 3 Kapolda Baru

Selasa, 12 November 2024 | 23:52

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

Protes Aturan Hijab, Mahasiswi Iran Nekat Bugil di Depan Kampus

Minggu, 03 November 2024 | 16:18

Haikal Hasan Diminta Cek Joget Sadbor: Halal Nggak?

Minggu, 03 November 2024 | 10:41

Tak Terima Dikabarkan Meninggal, Joncik Laporkan Akun Facebook "Lintang Empat Lawang" ke Polisi

Kamis, 07 November 2024 | 06:07

Musa Rajekshah Dorong Pemetaan Potensi dan Keunggulan Desa

Kamis, 07 November 2024 | 21:43

UPDATE

Ibu Wapres Selvi Buka Bazar Amal Women's International Club 2024

Rabu, 13 November 2024 | 11:57

Bappenas Ungkap Mayoritas Target Pemerintahan Jokowi Tak Tercapai

Rabu, 13 November 2024 | 11:56

Ajakan Presiden Prabowo untuk Swasembada Energi Harus Dikawal

Rabu, 13 November 2024 | 11:43

Meski Status Tersangka Gugur, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Tetap akan Dipanggil KPK

Rabu, 13 November 2024 | 11:35

KPK Buka Peluang Kembali Tersangkakan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

Rabu, 13 November 2024 | 11:30

Majelis Masyayikh Tingkatkan Mutu Pesantren di Era Digital

Rabu, 13 November 2024 | 11:21

Bitcoin Terbang Tinggi, Satu Keping Dibanderol Hampir Rp1,4 Miliar

Rabu, 13 November 2024 | 11:15

Sesalkan Sikap KPK di Kasus Sahbirin Noor, DPR: Katanya Berani Jujur Hebat?

Rabu, 13 November 2024 | 10:26

Bobrok, Pimpinan KPK Sekarang Tak Pantas Dipilih Lagi

Rabu, 13 November 2024 | 10:20

Menko Pangan Terima Kunjungan Pertani HKTI

Rabu, 13 November 2024 | 10:10

Selengkapnya