Berita

Ilustrasi Partai Demokrat/RMOLNetwork

Politik

Demokrat Lampung: Raden Muhammad Ismail Dipecat Karena Melawan Perintah Ketum

SELASA, 21 MARET 2023 | 10:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Alasan pemberhentian Wakil Ketua III DPRD Lampung, Raden Muhammad Ismail, sebagai kader akhirnya diungkap DPD Demokrat Lampung.

Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Daerah (BPOKK-Da) Demokrat Lampung, Midi Iswanto mengatakan, salah satu alasannya karena Raden Muhammad Ismail menggugat Demokrat Lampung ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Hal itu, kata Midi, jelas melawan perintah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Karena AHY sudah mengeluarkan surat keputusan untuk merotasi jabatan Raden Muhammad Ismail sebagai Wakil Ketua III DPRD Lampung, digantikan Yozi Rizal yang saat ini menjabat Ketua Komisi I DPRD Lampung.


Tak terima, Raden Muhammad Ismail kemudian menggugat surat keputusan tersebut ke PN Tanjungkarang.

"Salah satunya karena melawan perintah Ketum, padahal kan namanya rotasi dan roling itu biasa di organisasi kepartaian," ujar Midi Iswanto, diwartakan Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (21/3).

Saat ini, lanjut Midi, pihaknya masih menunggu salinan putusan secara fisik dari DPP Partai Demokrat. Setelah itu, baru dapat dilakukan proses pergantian antar waktu (PAW) dan pengisian jabatan Wakil Ketua III DPRD Lampung.

"Nanti akan dibahas lebih lanjut. Sesuai prosedur, pasti kami akan menyurati Gubernur Lampung dan Ketua DPRD Lampung," katanya.

Sementara itu, Raden Muhammad Ismail masih enggan berkomentar mengenai pemecatannya sebagai kader Demokrat.

"Nanti ya," singkatnya kepada Kantor Berita RMOLLanpung.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya