Berita

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej usai memenuhi undangan klarifikasi KPK/RMOL

Hukum

KPK Bakal Sampaikan Klarifikasi Wamenkumham Soal Dugaan Gratifikasi Rp 7 Miliar

SELASA, 21 MARET 2023 | 00:31 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak bisa membeberkan hasil klarifikasi terhadap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej atas laporan yang dilayangkan oleh Indonesia Police Watch (IPW) soal dugaan gratifikasi Rp 7 miliar.

"Bagaimana perkembangan hasil klarifikasi dari Wamenkumham? Sekali lagi, KPK saat ini telah menindaklanjuti apa yang menjadi ramai di publik, karena itu kami kemudian tindaklanjuti," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (20/3).

Untuk hasilnya kata Ghufron, pihaknya belum bisa membeberkan kepada publik lantaran prosesnya masih dalam tahap klarifikasi di Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas).


"Karena tentu yang kami tindaklanjuti tidak hanya sepihak ya, tapi kami kemudian harus membandingkan dengan pihak-pihak lainnya. Setelah utuh keterangannya, baru nanti kami akan sampaikan hasilnya. Jadi sementara ini, kami tidak bisa sampaikan karena prosesnya sedang berjalan," pungkas Ghufron.

Sebelumnya, Eddy Hiariej telah hadir ke Gedung Merah Putih KPK pada siang tadi untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang dilayangkan oleh Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso pada Selasa (14/3).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya