Perjalanan delegasi junta Myanmar ke Bangladesh difasilitasi oleh Badan Pengungsi PBB (UNHCR) untuk melakukan pembicaraan mengenai repatriasi pengungsi Rohingya.
Menurut laporan Arab News pada Minggu ( 19/3), sebuah tim beranggotakan 17 orang yang dipimpin oleh seorang pejabat senior di Kementerian Imigrasi Myanmar tiba di kota perbatasan Teknaf pada Rabu (15/3).
Dalam kesempatan tersebut, delegasi Myanmar disebut berencana mewawancarai lebih dari 700 Rohingya untuk menilai kelayakan kepulangan mereka ke Myanmar.
Pada Kamis (16/4), seorang jurubicara UNHCR di Myanmar mengaku pihaknya telah memfasilitasi kunjungan tersebut guna mendukung interaksi antara otoritas de facto di Myanmar dan para pengungsi.
Kerjasama UNHCR dan Junta dibuat dalam kerangka nota kesepahaman tidak mengikat yang ditandatangani dengan Myanmar pada 2018. Itu bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi repatriasi pengungsi Rohingya secara sukarela, aman, bermartabat, dan berkelanjutan.
Bulan lalu, perwakilan UNHCR di Bangladesh, Johannes van der Klaauw mengatakan repatriasi Rohingya ke wilayah asalnya, tidak menjamin keselamatan mereka.
"Tidak ada prospek pengembalian yang aman, bermartabat dan berkelanjutan dalam waktu dekat bagi Rohingya yang ingin kembali ke Myanmar," ujarnya.
Rencana repatriasi yang disepakati oleh Myanmar dan Bangladesh pada tahun 2017 telah gagal membuat kemajuan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya, sebagian karena kekhawatiran bahwa Rohingya tidak akan aman jika mereka kembali.
Kemajuan terhenti total selama pandemi virus corona dan setelah militer menggulingkan pemerintah sipil Myanmar pada tahun 2021.
