Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Bangkit dari Sanksi AS, Huawei Desain Ulang Ribuan Produk

SABTU, 18 MARET 2023 | 13:15 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perusahaan teknologi China, Huawei Technologies Co, telah mengganti lebih dari 13.000 suku cadang yang terkena sanksi perdagangan AS.

Hal itu diumumkan oleh Ren Zhengfei, pendiri perusahaan,  dalam pidatonya di Universitas Shanghai Jiao Tong pada Jumat (17/3), dengan mengatakan itu sebagai salah satu upaya untuk bangkit dari sanksi AS.

"Selama tiga tahun terakhir, Huawei telah mengganti 13.000 komponen dengan pengganti dari China domestik dan telah mendesain ulang 4.000 papan untuk produk," kata Ren, dimuat TRT World pada Sabtu (18/3).


Dalam penjelasannya, Ren mengatakan Huawei telah menginvestasikan 23,8 miliar dolar (Rp 365 triliun) untuk pengembangan produknya pada 2022 lalu.

Sejak 2019, perusahaan teknologi yang menjadi pemasok utama peralatan yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi 5G itu, telah secara aktif menjadi target kontrol ekspor AS secara berturut-turut.

Dalam sanksinya itu, AS melarang perusahaan Huawei mengakses teknologinya untuk membuat chip yang sering digunakan untuk produksi ponsel Huawei. Selain itu, pemerintah Biden juga telah melarang penjualan peralatan perusahaan China itu di negaranya.

Untuk itu, mereka tengah berupaya untuk membuat suku cadangnya sendiri yang diproduksi dari negaranya tanpa mengakses teknologi dari AS.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya