Berita

Menara Eiffel terlihat di latar belakang demonstrasi di Place de la Concorde di Paris/Net

Global

RUU Reformasi Pensiun: Paris Rusuh Lagi, Macron Disebut Sedang Bermain Api

SABTU, 18 MARET 2023 | 09:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Polisi anti huru hara Prancis kembali bentrok dengan para pengunjuk rasa yang melanjutkan demonstrasi menentang RUU reformasi pensiun pada Jumat malam (17/3) waktu setempat.

Para pengunjuk rasa turun ke jalan hampir sepanjang hari. Mereka menyalakan suar di jalan lingkar Paris pada Jumat pagi setelah membakar mobil dan sepeda. Para pendemo juga membakar patung Presiden Emmanuel Macron dalam gelombang kerusuhan.

The National
melaporkan, sekitar 300 orang ditangkap dalam demo yang berujung rusuh itu, yang terus berlanjut hingga Jumat malam.


Kerusuhan telah berkembang sejak awal tahun, dengan serangkaian pemogokan melanda negara itu, termasuk pemogokan petugas kebersihan yang menyebabkan sampah menumpuk di jalan-jalan Paris.

Serikat pekerja menyerukan protes baru pada akhir pekan dan satu hari lagi pemogokan dan mobilisasi massal Kamis depan.

Senator Esther Benbassa habis-habisan mengkritik sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang tetap memaksakan kehendaknya meloloskan undang-undang, menyebutnya sedang bermain dengan api.

“Ketika Anda menginjak-injak parlemen, mengabaikan mobilisasi besar-besaran dan damai, mencemooh front persatuan dari serikat pekerja dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi, apa yang Anda dapatkan?” kata Benbassa.

“Dengan bermain api seperti ini, Anda berisiko terkena kobaran api," katanya.

Sementara itu pendukung Macron mengatakan pemerintah telah bertindak secara bertanggung jawab dan bahwa anggota parlemen akan mengambil keputusan akhir dalam mosi tidak percaya.

Meskipun Senat Prancis mendukung RUU pensiun dengan 193 suara berbanding 114,  Komite bersama yang terdiri dari tujuh deputi Majelis Nasional (majelis rendah) dan tujuh senator telah bertemu untuk pembicaraan kesepakatan versi final RUU reformasi dan melakukan pemungutan suara, yang hasilnya adalah mereka membatalkan RUU tersebut. Pemerintahan Macron tidak dapat memperoleh mayoritas.

Anggota parlemen sayap kiri mencemooh dan menyanyikan lagu kebangsaan setelah Perdana Menteri Elisabeth Borne mengumumkan dia menggunakan Pasal 49.3 konstitusi untuk memaksakan RUU itu.

RUU itu menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk memotong biaya kesejahteraan, tetapi ditentang keras di sayap kiri dan sebagian sayap kanan.

Serikat pekerja terbesar Prancis mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa pemerintah bertanggung jawab atas krisis sosial dan politik yang diakibatkan oleh RUU tersebut.

“Serikat pekerja terus menuntut pencabutan reformasi ini,” kata mereka.

Langkah Kamis adalah pengakuan bahwa anggota parlemen Republik kanan-tengah telah gagal mendukung partai Macron dalam jumlah yang cukup meskipun pemimpin mereka, Eric Ciotti, mendukung RUU tersebut.

“Kami ingin memilih teks kompromi yang disepakati antara anggota parlemen dan senator, terutama termasuk Partai Republik. Sayangnya, terlalu banyak anggota parlemen dari Partai Republik lebih suka memainkan kartu mereka sendiri,” kata Senator Charles Rodwell yang pro-Macron.

RUU itu akan menjadi undang-undang kecuali anggota parlemen dengan cepat mengeluarkan mosi tidak percaya.

Pemimpin sayap kiri Jean-Luc Melenchon dan calon presiden sayap kanan Marine Le Pen keduanya mengatakan mereka akan mendukung pemungutan suara tersebut.

Kekalahan Macron akan memaksanya untuk menunjuk pemerintahan baru atau bahkan mengadakan pemilihan baru.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya