Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Pak Mahfud Mau Apa, Kok Persoalan 300 T Seolah Dianggap Clear!

JUMAT, 17 MARET 2023 | 14:07 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Aliran dana tidak wajar senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) seolah dianggap berlalu begitu saja oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Padahal, dia adalah pihak pertama yang mengumbar kasus ini ke publik.

Begitu penilaian Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menanggapi pernyataan terbaru Mahfud tentang aliran Rp 300 triliun.

Dalam pernyataan itu, Mahfud yang berada di Australia, menjelaskan bahwa aliran dana jumbo ini bukan korupsi, juga bukan  tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hanya saja, mantan Ketua MK tersebut baru akan menjelaskan secara detail saat tiba di tanah air.

“Pak Mahfud yang mau apa? Karena Pak Mahfud yang ungkap ke publik soal transaksi mencurigakan 300 T, bukan PPATK,” ujar Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/3).

Menurut Iwan, jumpa pers yang dilakukan Mahfud bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani seolah dianggap sudah menjawab semua pertanyaan publik. Padahal, belum ada satu titik terang yang didapat publik tentang aliran dana Rp 300 triliun.

“Persoalan 300 T seolah dianggap clear dengan konpres Pak Mahfud dan Menkeu SMI, dan pernyataan PPATK bahwa bukan korupsi dan TPPU,” sambungnya.

Di satu sisi, Iwan Sumule juga menyoroti langkah PPATK yang seolah mengambil peran KPK. Sebab, yang berhak untuk mengatakan transaksi mencurigakan Rp 300 T di Kemenkeu bukan korupsi atau TPPU adalah lembaga penegak hukum, seperti KPK. Itu pun harus melalui proses penyelidikan terlebih dahulu.

Sementara PPATK atau lembaga kementerian lain, lanjut Iwan Sumule, tidak boleh melampaui fungsi dan tugas yang telah diberikan negara.
 
“Jadi sangat disesalkan PPATK yang memberi kesimpulan bahwa soal transaksi mencurigakan 300 T bukan korupsi dan TPPU,” tutupnya.

Populer

Mahfud MD: Jangan Lempar Batu ke Unair, Tapi Sembunyi Tangan

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:21

Krakatau Steel Terancam Kolaps, Erick Thohir Dituntut Tanggung Jawab

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:56

Diduga Tak Laporkan Rumah Mewah dan Kendaraan ke LHPKN, Radiapoh Sinaga Dilaporkan ke KPK

Jumat, 05 Juli 2024 | 22:35

Otoriter Dilarang Pimpin Perguruan Tinggi

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:05

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Apindo: Wajar Ada Restrukturisasi TikTok-Tokopedia Pascamerger

Kamis, 04 Juli 2024 | 03:59

UPDATE

Hasan Nasbi: Prabowo Bukan Menyesal, tapi Sedang Beri Arahan

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:57

Penembak Trump Tewas Dibunuh Sniper Dinas Rahasia AS

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:51

Prestasi Jokowi Dicoreng Skandal Beras Impor Bapanas-Bulog

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:46

Prabowo Paparkan Tiga Konsep Bernegara di Hadapan Perwira Remaja

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:45

Biden Sebut Pelaku Penembak Trump Sakit Jiwa!

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:24

HGU 190 di IKN Seperti Zaman Penjajahan Belanda

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:11

Telinga Trump Berdarah Usai Ditembak Saat Kampanye

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:03

HGU 190 Tahun di IKN Bisa Picu Konflik Agraria

Minggu, 14 Juli 2024 | 09:00

Dampak Lingkungan Jadi Pertimbangan Investasi di IKN

Minggu, 14 Juli 2024 | 08:40

Bahan Pangan Layak Dikonsumsi, Pos Pantau PAS Aman Mendapat Apresiasi

Minggu, 14 Juli 2024 | 08:16

Selengkapnya