Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Jika Masih Ingin Menerima Tunjangan, Pengungsi Ukraina di Swiss Wajib Melepas Mobil Mereka

JUMAT, 17 MARET 2023 | 07:56 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pengungsi Ukraina yang menerima bantuan keuangan di Swiss terpaksa berpisah dengan mobil mereka untuk tetap mendapatkan pembayaran bantuan dari pemerintah.

Melansir Kantor berita 20 Minuten, RT melaporkan Kamis (16/3), hal itu sesuai dengan peraturan Swiss yang baru, di mana setiap penerima tunjangan harus melewati revaluasi aset, setahun setelah mereka tiba di negara itu.

Alasannya adalah peraturan baru yang menetapkan bahwa seseorang yang masih hidup sejahtera setelah satu tahun harus diperiksa kembali kekayaannya.


Peraturan tersebut berlaku untuk semua orang di Swiss, termasuk pengungsi Ukraina yang dengan "status S". Di bawah status ini, warga Ukraina dapat meninggalkan negara itu dan masuk kembali, tanpa memproses dokumen tambahan.

Menurut Konferensi Swiss untuk Bantuan Sosial (SKOS), yang mengeluarkan pedoman untuk kesejahteraan sosial di negara Alpine, penerima bantuan harus membuang mobil mereka jika nilainya melebihi tunjangan aset untuk ukuran rumah tangga yang relevan.

Menurut laporan tersebut, kanton-kanton Swiss sekarang sedang dalam proses penerapan aturan-aturan ini. Menanggapi pertanyaan dari surat kabar, Swiss Asylum and Refugee Service dari kanton Lucerne menjelaskan bahwa mereka menghitung kendaraan sebagai aset bagi orang-orang dengan status perlindungan S.

Di kanton pusat Lucerne, pihak berwenang menetapkan tenggat waktu satu bulan bagi mereka yang mendapatkan bantuan sosial untuk menyelesaikan masalah dengan kendaraan pribadi mereka.

Cabang Layanan Suaka dan Pengungsi (DAF) setempat menjelaskan kepada 20 Minuten bahwa mereka menghitung mobil sebagai aset bagi orang-orang dengan 'status S', yang berarti bahwa jumlah yang diperoleh dari penjualan kendaraan tersebut akan dikecualikan dari tunjangan.

DAF mengatakan, lebih dari 130 pengungsi Ukraina yang masuk dengan mobil, saat ini menerima dukungan sosial di Lucerne, dengan mayoritas kendaraan terdaftar melebihi tunjangan aset, yaitu 4.000 franc Swiss (sekitar 67,4 juta rupiah) per orang atau 10.000 franc Swiss (sekitar 166 juta rupiah) per keluarga.

“Ini tentang perlakuan yang sama (terhadap warga Ukraina) dengan semua kelompok orang lain di Swiss, yang menerima bantuan sosial. Kendaraan juga dihitung berdasarkan asetnya masing-masing,” kata perwakilan agensi.

Kanton Swiss lainnya juga bekerja untuk menerapkan peraturan baru, tetapi masih belum jelas berapa banyak mobil yang benar-benar perlu dijual. Layanan sosial di Bern memberitahu 20 Minuten bahwa sejauh ini belum ada pengungsi yang menjual mobil mereka.

Lebih dari 79.342 pengungsi Ukraina yang melarikan diri dari konflik dengan Rusia telah tiba di Swiss selama setahun terakhir, menurut Sekretariat Negara Swiss untuk Migrasi (SEM). Setidaknya beberapa ribu dari mereka memiliki kendaraan.




Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya