Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej/Net
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memassifkan sosialisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta perubahan rancangan UUD Paten dan Desain Industri. Salah satunya, pada kegiatan “Kumham Goes To Campusâ€, yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
Sosialiasi itu, dihadiri langsung Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej. Kata dia, kegiatan sosialisasi, tidak hanya di Kota Bengkulu melainkan di wilayah lainnya.
“Kegiatan ini terus berjalan ke sejumlah kota di Indonesia. Bengkulu menjadi kota ketiga setelah Aceh dan Yogyakarta. Dan sepanjang tahun terus berlanjut,†ujar Eddy Hiariej, sapaan karibnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/2).
Eddy menjelaskan, alasan menetapkan KUHP baru diantaranya KUHP yang dahulu sedikit banyaknya dibuat dengan kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Sehingga, perlu dilakukan penyesuaian dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 setelah 77 tahun Indonesia merdeka.
Alasan lain, lanjutnya, KUHP lama menghadirkan ketidakpastian hukum karena banyak terjemahan. Selain itu KUHP lama disusun dengan menitikberatkan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, padahal sudah terjadi perubahan paradigma hukum pidana modern.
Bagi dia, sosialisasi KUHP baru memang penting dilakukan, karena ada perubahan signifikan pada UU KUHP yang lama. Perubahan ini dilakukan karena kondisi masyarakat yang semakin berkembang dan kebutuhan penegakan hukum yang semakin kompleks.
“UU KUHP baru ini mencakup beberapa hal seperti penambahan beberapa jenis pidana, penyesuaian hukuman, dan perluasan definisi tindak pidana,†terangnya.
Selain soal KUHP, Eddy juga menjelaskan soal perlindungan hak kekayaan intelektual. Ini dilakukan agar semakin banyak orang khususnya mahasiswa paham bahwa tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual bisa merugikan banyak orang.
“RUU Paten dan RUU Desain Industri menjadi materi penting dalam kegiatan ini. Mahasiswa perlu memahami bahwa tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat merugikan banyak pihak,†pungkasnya.
