Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Politikus PSI Ajak Warga Tolak Politik Uang dan Pilih Caleg Bersih

KAMIS, 16 MARET 2023 | 05:38 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Masyarakat Kabupaten Cirebon harus berani menolak politik uang dengan tidak menerima "amplop" dari bakal calon legislatif (bacaleg) pada Pileg 2024.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Cirebon, Rizki Pratama menegaskan, praktik politik uang yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu dapat merusak proses demokrasi berjalan bersih.

“Masyarakat sebetulnya sudah cerdas semua, siapa yang harus dipilih dan tidak dipilih, sehingga money politic sebetulnya bisa dicegah oleh masyarakat itu sendiri, jika memang ingin yang duduk di DPRD diisi para wakil rakyat yang bersih,” kata Rizki ditemui Kantor Berita RMOLJabar, di bilangan Pantura Kanci Cirebon, Rabu (15/3).


Rizki berharap generasi milenial, masyarakat, dan lembaga-lembaga Pemilu dapat menghilangkan budaya money politic pada Pileg 2024. Sebab, politik uang adalah embrio berbagai permasalahan Indonesia termasuk di Kabupaten Cirebon

Ia menilai operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah dan anggota legislatif terjadi karena proses politik yang sangat mahal. Sehingga setelah duduk di kursi kekuasaan, mereka melakukan politik transaksional dan korupsi.

“Kami PSI Kabupaten Cirebon mengajak para milenial dan masyarakat pemilih lainnya menjadikan Pileg 2024 menghilangkan budaya money politic,” ujar bacaleg PSI Dapil 6 Kabupaten Cirebon.

Rizki juga mengingatkan, banyak permasalahan di Kabupaten Cirebon disebabkan oleh suap. Contohnya seperti jalan rusak di mana-mana yang bisa jadi karena kualitas material tidak standar, sehingga hasilnya mudah rusak.

“Mulai dari sekarang masyarakat harus peduli dan ikut mengawasi proyek-proyek yang didanai APBN maupun APBD di desanya masing-masing dan segera melaporkan jika ada pungli atau japrem pada kontraktor agar hasil pembangunan infrastruktur bermutu dan bertahan lama,” tutupnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya