Masyarakat Kabupaten Cirebon harus berani menolak politik uang dengan tidak menerima "amplop" dari bakal calon legislatif (bacaleg) pada Pileg 2024.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Cirebon, Rizki Pratama menegaskan, praktik politik uang yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu dapat merusak proses demokrasi berjalan bersih.
“Masyarakat sebetulnya sudah cerdas semua, siapa yang harus dipilih dan tidak dipilih, sehingga
money politic sebetulnya bisa dicegah oleh masyarakat itu sendiri, jika memang ingin yang duduk di DPRD diisi para wakil rakyat yang bersih,†kata Rizki ditemui
Kantor Berita RMOLJabar, di bilangan Pantura Kanci Cirebon, Rabu (15/3).
Rizki berharap generasi milenial, masyarakat, dan lembaga-lembaga Pemilu dapat menghilangkan budaya
money politic pada Pileg 2024. Sebab, politik uang adalah embrio berbagai permasalahan Indonesia termasuk di Kabupaten Cirebon
Ia menilai operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah dan anggota legislatif terjadi karena proses politik yang sangat mahal. Sehingga setelah duduk di kursi kekuasaan, mereka melakukan politik transaksional dan korupsi.
“Kami PSI Kabupaten Cirebon mengajak para milenial dan masyarakat pemilih lainnya menjadikan Pileg 2024 menghilangkan budaya
money politic,†ujar bacaleg PSI Dapil 6 Kabupaten Cirebon.
Rizki juga mengingatkan, banyak permasalahan di Kabupaten Cirebon disebabkan oleh suap. Contohnya seperti jalan rusak di mana-mana yang bisa jadi karena kualitas material tidak standar, sehingga hasilnya mudah rusak.
“Mulai dari sekarang masyarakat harus peduli dan ikut mengawasi proyek-proyek yang didanai APBN maupun APBD di desanya masing-masing dan segera melaporkan jika ada pungli atau japrem pada kontraktor agar hasil pembangunan infrastruktur bermutu dan bertahan lama,†tutupnya.
