Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Politikus PSI Ajak Warga Tolak Politik Uang dan Pilih Caleg Bersih

KAMIS, 16 MARET 2023 | 05:38 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Masyarakat Kabupaten Cirebon harus berani menolak politik uang dengan tidak menerima "amplop" dari bakal calon legislatif (bacaleg) pada Pileg 2024.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Cirebon, Rizki Pratama menegaskan, praktik politik uang yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu dapat merusak proses demokrasi berjalan bersih.

“Masyarakat sebetulnya sudah cerdas semua, siapa yang harus dipilih dan tidak dipilih, sehingga money politic sebetulnya bisa dicegah oleh masyarakat itu sendiri, jika memang ingin yang duduk di DPRD diisi para wakil rakyat yang bersih,” kata Rizki ditemui Kantor Berita RMOLJabar, di bilangan Pantura Kanci Cirebon, Rabu (15/3).


Rizki berharap generasi milenial, masyarakat, dan lembaga-lembaga Pemilu dapat menghilangkan budaya money politic pada Pileg 2024. Sebab, politik uang adalah embrio berbagai permasalahan Indonesia termasuk di Kabupaten Cirebon

Ia menilai operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah dan anggota legislatif terjadi karena proses politik yang sangat mahal. Sehingga setelah duduk di kursi kekuasaan, mereka melakukan politik transaksional dan korupsi.

“Kami PSI Kabupaten Cirebon mengajak para milenial dan masyarakat pemilih lainnya menjadikan Pileg 2024 menghilangkan budaya money politic,” ujar bacaleg PSI Dapil 6 Kabupaten Cirebon.

Rizki juga mengingatkan, banyak permasalahan di Kabupaten Cirebon disebabkan oleh suap. Contohnya seperti jalan rusak di mana-mana yang bisa jadi karena kualitas material tidak standar, sehingga hasilnya mudah rusak.

“Mulai dari sekarang masyarakat harus peduli dan ikut mengawasi proyek-proyek yang didanai APBN maupun APBD di desanya masing-masing dan segera melaporkan jika ada pungli atau japrem pada kontraktor agar hasil pembangunan infrastruktur bermutu dan bertahan lama,” tutupnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya