Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan/Net

Politik

Nama Wamen BUMN Menguat Gantikan Sri Mulyani, Jokowi Diwanti-wanti Tak Terpengaruh Oligarki

KAMIS, 16 MARET 2023 | 00:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Potensi Sri Mulyani Indrawati dilengserkan dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) makin ramai diperbincangkan. Namun, ada masukan untuk pemerintah agar berhati-hati terhadap orang titipan oligarki masuk menduduki kursi Menkeu.

“Pemilihan menteri kabinet pada pemerintahan Jokowi tidak profesional, dikuasai oleh oligarki,” ujar Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/3).

Sebagai contoh, Anthony menyebutkan salah satu nama menteri yang menurutnya terindikasi sebagai orang yang memiliki hubungan dengan kelompok oligarki.


Tak cuma menteri yang tengah menjabat, ia juga mensinyalir ada satu nama yang menguat sebagai pengganti Sri Mulyani yang juga terindikasi sebagai orang titipan kelompok oligarki.

“Antara lain Erick Thohir. Jadi, penunjukkan Kartika Wiroatmojo (yang kini menjabat Wamen BUMN) mungkin saja (titipan oligarki),” tuturnya.

Maka dari itu, Anthony meyakini bongkar pasang kabinet pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan terlepas dari pengaruh oligarki.

“Iya, inner circle (oligarki), mau kuasai kementerian sebanyak-banyaknya,” kritiknya.

Lebih lanjut, Anthony menyarankan kepada Jokowi agar memilih orang yang tepat untuk menggantikan Sri Mulyani yang belakangan tidak mengetahui ada anak buahnya yang memiliki harta tidak wajar, seperti Rafael Alun Trisambodo.

Bahkan Jokowi disarankan, orang yang akan menduduki kursi Menteri Keuangan tidak seperti Sri Mulyani yang gagal menjaga integritas lembaga pemerintahan.

Karena, belakangan diketahui ada transaksi gelap di internal Kemenkeu sebesar Rp 300 triliun, sebagaimana diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

“(Pilih pengganti Sri Mulyani) yang punya background lebih cocok. Ekonom yang mengerti kebijakan fiskal dan sosial,” demikian Anthony.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya