Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan/Net

Politik

Nama Wamen BUMN Menguat Gantikan Sri Mulyani, Jokowi Diwanti-wanti Tak Terpengaruh Oligarki

KAMIS, 16 MARET 2023 | 00:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Potensi Sri Mulyani Indrawati dilengserkan dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) makin ramai diperbincangkan. Namun, ada masukan untuk pemerintah agar berhati-hati terhadap orang titipan oligarki masuk menduduki kursi Menkeu.

“Pemilihan menteri kabinet pada pemerintahan Jokowi tidak profesional, dikuasai oleh oligarki,” ujar Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/3).

Sebagai contoh, Anthony menyebutkan salah satu nama menteri yang menurutnya terindikasi sebagai orang yang memiliki hubungan dengan kelompok oligarki.


Tak cuma menteri yang tengah menjabat, ia juga mensinyalir ada satu nama yang menguat sebagai pengganti Sri Mulyani yang juga terindikasi sebagai orang titipan kelompok oligarki.

“Antara lain Erick Thohir. Jadi, penunjukkan Kartika Wiroatmojo (yang kini menjabat Wamen BUMN) mungkin saja (titipan oligarki),” tuturnya.

Maka dari itu, Anthony meyakini bongkar pasang kabinet pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan terlepas dari pengaruh oligarki.

“Iya, inner circle (oligarki), mau kuasai kementerian sebanyak-banyaknya,” kritiknya.

Lebih lanjut, Anthony menyarankan kepada Jokowi agar memilih orang yang tepat untuk menggantikan Sri Mulyani yang belakangan tidak mengetahui ada anak buahnya yang memiliki harta tidak wajar, seperti Rafael Alun Trisambodo.

Bahkan Jokowi disarankan, orang yang akan menduduki kursi Menteri Keuangan tidak seperti Sri Mulyani yang gagal menjaga integritas lembaga pemerintahan.

Karena, belakangan diketahui ada transaksi gelap di internal Kemenkeu sebesar Rp 300 triliun, sebagaimana diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

“(Pilih pengganti Sri Mulyani) yang punya background lebih cocok. Ekonom yang mengerti kebijakan fiskal dan sosial,” demikian Anthony.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya