Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan/Net

Politik

Nama Wamen BUMN Menguat Gantikan Sri Mulyani, Jokowi Diwanti-wanti Tak Terpengaruh Oligarki

KAMIS, 16 MARET 2023 | 00:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Potensi Sri Mulyani Indrawati dilengserkan dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) makin ramai diperbincangkan. Namun, ada masukan untuk pemerintah agar berhati-hati terhadap orang titipan oligarki masuk menduduki kursi Menkeu.

“Pemilihan menteri kabinet pada pemerintahan Jokowi tidak profesional, dikuasai oleh oligarki,” ujar Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/3).

Sebagai contoh, Anthony menyebutkan salah satu nama menteri yang menurutnya terindikasi sebagai orang yang memiliki hubungan dengan kelompok oligarki.


Tak cuma menteri yang tengah menjabat, ia juga mensinyalir ada satu nama yang menguat sebagai pengganti Sri Mulyani yang juga terindikasi sebagai orang titipan kelompok oligarki.

“Antara lain Erick Thohir. Jadi, penunjukkan Kartika Wiroatmojo (yang kini menjabat Wamen BUMN) mungkin saja (titipan oligarki),” tuturnya.

Maka dari itu, Anthony meyakini bongkar pasang kabinet pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan terlepas dari pengaruh oligarki.

“Iya, inner circle (oligarki), mau kuasai kementerian sebanyak-banyaknya,” kritiknya.

Lebih lanjut, Anthony menyarankan kepada Jokowi agar memilih orang yang tepat untuk menggantikan Sri Mulyani yang belakangan tidak mengetahui ada anak buahnya yang memiliki harta tidak wajar, seperti Rafael Alun Trisambodo.

Bahkan Jokowi disarankan, orang yang akan menduduki kursi Menteri Keuangan tidak seperti Sri Mulyani yang gagal menjaga integritas lembaga pemerintahan.

Karena, belakangan diketahui ada transaksi gelap di internal Kemenkeu sebesar Rp 300 triliun, sebagaimana diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

“(Pilih pengganti Sri Mulyani) yang punya background lebih cocok. Ekonom yang mengerti kebijakan fiskal dan sosial,” demikian Anthony.


Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

UPDATE

Nyepi di Tengah Ramadan Perkuat Persaudaraan Lintas Iman

Kamis, 19 Maret 2026 | 10:01

Bedah Trailer 'Spider-Man: Brand New Day', Mengungkap Daftar Pemain dan Kandidat Musuh Utama

Kamis, 19 Maret 2026 | 09:49

Volume Kendaraan Tol Trans Jawa Naik Signifikan

Kamis, 19 Maret 2026 | 09:47

Kepadatan Tol Jakarta-Cikampek Berlanjut hingga Pagi

Kamis, 19 Maret 2026 | 09:20

TNI Disarankan Ambil Alih Penanganan Kasus Andrie Yunus dari Kepolisian

Kamis, 19 Maret 2026 | 09:14

Inspirasi Ucapan Hari Raya Nyepi 2026 yang Penuh Kedamaian

Kamis, 19 Maret 2026 | 09:12

Dokter Tifa Bantah Rumor Temui Jokowi

Kamis, 19 Maret 2026 | 08:47

Dampak Perang Iran, Bank Sentral UEA Gelontorkan Paket Penopang Likuiditas

Kamis, 19 Maret 2026 | 08:46

Dugaan Perintah Atasan di Balik Teror Aktivis Harus Diungkap

Kamis, 19 Maret 2026 | 08:25

Mudik Lebaran Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah

Kamis, 19 Maret 2026 | 08:08

Selengkapnya