Berita

Rizal Ramli saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat/Ist

Politik

Singgung Skandal Rp 300 Triliun, Rizal Ramli: Mahasiswa Benteng Terakhir Penjaga Konstitusi

RABU, 15 MARET 2023 | 21:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mahasiswa adalah benteng terakhir penjaga konstitusi, ketika terjadi krisis demokrasi dan hukum yang disertai maraknya perilaku koruptif yang terjadi saat ini.

Begitu dikatakan politisi kawakan Rizal Ramli saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Rabu (15/3).

Kondisi kriris itu, dijelaskan Rizal Ramli, ketika para pejabat dan politisi elite di Parlemen sibuk dengan agenda-agenda yang justru jauh dari tujuan kesejahteraan rakyat,  jauh dari cita-cita proklamasi, dan semakin tidak sejalan dengan Pancasila.


"Hari ini kita menyaksikan seluruh sistim kenegaraan kita mengalami dekadensi moral, etika, martabat dan prilaku," ujar Rizal Ramli.

Rizal memberikan satu contoh yang masih hangat, yakni temuan transaksi janggal Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD.

Saat kasus itu muncul di ruang publik, katanya, nyaris tidak ada sikap yang jelas dari DPR RI yang notabene adalah wakil rakyat. Padahal, transaksi janggal itu adalah bagian dari pajak-pajak yang dibayarkan rakyat.

"Bayangkan persoalan mega skandal Rp 300 triliun DPR/MPR diam, membisu. Tidak lagi berperan mewakili kepentingan rakyat dan bangsa," katanya.

Melihat realitas itu, Rizal berharap mahasiswa dapat segera bergerak untuk memperjuangkan kebenaran dan hajat kesejahteraan rakyat.

"Rakyat dan mahasiswa hari ini yang harus mempejuangkan suara kebenaran. Benteng terakhir penjaga konstitusi tinggal rakyat dan mahasiswa," pungkasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya