Dinilai Makin Dekat dengan Israel, Maroko: Dukungan untuk Palestina Tak Pernah Berubah

Hubungan diplomatik dengan Israel tidak akan mengubah komitmen Maroko terhadap kemerdekaan Palestina.

Begitu yang ditegaskan oleh Kerajaan Maroko dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin (13/3), untuk menanggapi kritik tajam dari oposisi Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD).

PJD mengklaim hubungan antara Maroko dan Israel semakin menguat. Itu terlihat ketika Menteri Luar Negeri Nasser Bourita membela Israel pada pertemuan regional dan internasional yang dinilai tidak bertanggung jawab dan berbahaya.

Pihak kerajaan juga menekankan beberapa hal untuk menjawab kritikan tersebut dan meluruskan kesalahpahaman yang beredar di masyarakat.

Pertama, Maroko kembali menegaskan bahwa dukungan negara untuk Palestina tidak akan pernah berubah, karena itu merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri kerajaan.

"Bagi Maroko, ini adalah posisi yang konstan dan berprinsip, yang tidak boleh terbuka untuk postur politik dan kampanye pemilu yang sempit," bunyi pernyataan tersebut.

Kedua, berkaitan dengan hubungan yang dijalin bersama Israel, Maroko mengklaim itu sebagai hak prerogatif kerajaan, mengingat setiap kebijakan yang diambil akan didasarkan pada kepentingan bangsa.

Ketiga, jalinan kerja sama internasional yang dilakukan kerajaan tidak dapat dipengaruhi oleh agenda partisan domestik karena berkaitan dengan dinamika yang kompleks dan berorientasi global.

Terakhir, kerajaaan mengklaim apa yang telah dijalin Maroko dengan Israel, bahkan sudah diketahui oleh pihak Palestina dan mereka menyatakan dukungan.

"Kekuatan pendorong bangsa, partai politik, serta beberapa tokoh terkemuka, dan asosiasi tertentu yang terlibat dalam masalah Palestina, pada saat itu diberitahu tentang keputusan tersebut, yang mana mereka menyatakan dukungan dan komitmennya," jelas kerajaan.

Itu juga tertuang dalam komunike Kantor Raja tertanggal 10 Desember 2020, dan komunike yang dikeluarkan pada hari yang sama setelah percakapan telepon antara Raja Mohammed VI dan Presiden Palestina, serta Deklarasi Tripartit 22 Desember, 2020.