Berita

Ilustrasi/Ist

Politik

PDIP Seolah Dipaksa Ambil Sikap, Gabung KIB Atau KIR

RABU, 15 MARET 2023 | 09:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Upaya membangun koalisi 2024 masih cair dan terbuka. Poros yang sudah terbentuk, Koalisi Perubahan (KP), Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), dan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), dimungkinkan masih bisa berubah.

Demikian disampaikan Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/3).

"Koalisi yang digalang Prabowo-Cak Imin lewat KIR sesungguhnya bertujuan memaksa PDIP segera mengambil sikap," kata Andi.


Manuver politik yang dilakukan elite partai politik hari ini, yang seakan keluar dari skenario, lanjut Andi, sengaja dilakukan, sebagai upaya mengukur tensi atas gelombang Pilpres semata.

"Jadi PDIP dipaksa bersikap, bergabung dengan koalisi yang dibangun Prabowo (KIR) atau berkolaborasi dengan KIB (Koalisi Indonesia Bersatu)," katanya.

Seperti diketahui, delapan partai politik di parlemen sudah membentuk koalisi masing-masing. Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasdem, dan Partai Demokrat, menggagas Koalisi Perubahan (KP). Mereka mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai bakal calon presiden (Bacapres) 2024.

Sedang Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belum mengumumkan koalisi Pilpres 2024, termasuk figur yang dijagokan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya