Berita

Ketua Umum Partai Demokrat (AHY) saat pidato politik di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa(14/3)/RMOL

Politik

Sindir Isu Penundaan Pemilu 2024, AHY: Apa Iya Ada Plt Presiden?

SELASA, 14 MARET 2023 | 14:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Isu penundaan Pemilu 2024 menjadi sorotan khusus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Selasa siang (14/3).

AHY tidak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi jika Pemilu 2024 tetap dipaksakan ditunda. Sebab, konstitusi UUD 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum (Pemilu) dilangsungkan setiap lima tahun sekali.  

“Jika pun Pemilu 2024 dipaksakan ditunda lalu siapa yang memimpin kita nanti? Karena perintah konstitusi pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 20 Oktober 2024. Pertanyaannya, begini apa iya ada Plt Presiden?” tegas AHY disambut riuh teriakan ribuan kader Demokrat.


AHY merasa heran jika Pemilu 2024 masih tetap dipaksakan untuk ditunda dengan berbagai upaya. Teranyar, melalui putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda proses dan tahapan Pemilu 2024.

AHY menyebut, akan terjadi kekosongan kepemimpinan nasional dan daerah jika Pemilu 2024 karena konstitusi tegas mengatur soal itu. Jika itu terjadi, kata AHY, Indonesia bisa chaos.

“Apa iya akan ada ratusan Plt anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya akan ada ribuan Plt anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota? Kalau di negara kita ada Plt Presiden dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa dan berkerja selama 2 hingga 3 tahun betapa kacaunya chaos-nya situasi nasional kita,” tegasnya.

“Saya khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai “banana republic” karena semua pejabatnegara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis. Tidak punya legitimasi yang kuat sehingga kekuasaan yang dimiliki tidak sah sehingga dan juga tidak halal,” demikian AHY.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

DPR Minta Pengusaha Klub Malam Jangan Beri Ruang Peredaran Narkoba

Selasa, 09 Juni 2026 | 02:09

Telkom Bersama KIP Dukung Literasi Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:45

Buku ‘Presiden Solusi’ Ulas Rekam Jejak Transformasi Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:20

Ratifikasi ILO C188 Jangan Ulangi Kesalahan Implementasi MLC 2006

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:01

Miris! Purbaya Belum Siapkan Insentif buat Pedagang Tahu Tempe

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:42

Keanu Bantah Terima Duit Penipuan Jemaah Umrah Hanania

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:16

Ketum PPP Mardiono Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Pemalsuan Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:12

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Bupati Muara Enim Dkk Langsung Digiring ke KPK Usai Terjaring OTT

Senin, 08 Juni 2026 | 23:45

Segel Gerai Tiffany & Co Dibuka Usai Sepakat Bayar Denda Rp97,49 M

Senin, 08 Juni 2026 | 23:16

Selengkapnya