Berita

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menghadiri Deklarasi Prabowo Mania 08, di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Minggu (12/3)/Net

Politik

Diungkap Hashim, Prabowo Tolak Teken Kontrak Pengadaan Senjata di Kemenhan untuk Selamatkan Uang Negara Triliunan Rupiah

SENIN, 13 MARET 2023 | 05:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Indikasi korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Hal itu diketahui dari cerita Prabowo Subianto di masa awal menjabat Menteri Pertahanan RI.

Dituturkan Hashim yang adalah adik Prabowo, kakaknya sempat dihadapkan dengan kontrak-kontrak pengadaan senjata yang nilainya tak masuk akal.

"Dia baru dua bulan jadi Menteri, harus tanda tangani kontrak-kontrak pengadaan senjata Rp 51 triliun, nilai kontrak-kontrak yang dia sebagai Menteri Pertahanan harus tandatangani, seolah-olah harus tandatangani," ucap Hasim dalam acara Deklarasi Prabowo Mania 08, di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Minggu (12/3).


Hashim mengaku kaget mark up yang dilakukan dalam satu kontrak bisa mencapai 300 hingga 1.250 persen.

"Saya sudah tahu ada korupsi, tapi saya juga baru tahu, dan Prabowo juga baru tahu, korupsi sudah gila-gilaan di kementeriannya. Saya enggak sebut kementerian lain karena saya tidak tahu," jelasnya.

Dituturkan Hashim, saat itu Prabowo menolak untuk menandatangani kontrak pengadaan senjata triliunan rupiah.

"Karena waktunya sudah mepet, 31 Desember harus teken. Dia (Prabowo) putuskan tidak diteken, tidak ditandatangani. Dengan kata lain, dia membatalkan sejumlah kontrak senjata senilai Rp 51 triliun," terang Hashim.

Menurut Hashim, dengan menolak meneken kontrak, Prabowo telah menyelamatkan uang rakyat puluhan triliun rupiah. Meski demikian, ia menyadari sang kakak akhirnya dibenci lantaran dianggap sebagai pengganggu.

"Saya saksi hidup, dan saya tahu banyak orang yang kecewa sama dia. Sampai kakak saya bilang 'saat ini banyak sekali orang yang benci sama saya karena saya mengganggu mereka dan menghambat kejahatan mereka'," tutur Hashim.

Hashim pun menyebut Prabowo sempat melaporkan hal itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Prabowo cerita, lapor ke Pak Jokowi, (dibilang) lanjutkan, berantas korupsi  di kementerian-mu," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pasutri Kurir Narkoba

Rabu, 03 Desember 2025 | 04:59

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

UPDATE

Ratusan Migran Bobol Perbatasan Polandia Lewat Terowongan Rahasia

Sabtu, 13 Desember 2025 | 14:03

Pertumbuhan 8 Persen Jalur Cepat

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:57

Komisi III Tolak Usulan Kapolri Dipilih Langsung Presiden Tanpa DPR: Ahistoris !

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:43

Meski Ada Beking, Pemerintah Harus Berani Tangkap Pembalak Liar di Sumatera !

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:30

Mabes Polri Buka Suara soal Perpol yang Izinkan Anggota Bertugas di 17 Kementerian/Lembaga

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:07

Permudah Akses Kesehatan, Legislator Golkar Dukung Sistem Rujukan BPJS Dihapus

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:55

Menko Pangan Zulhas Beri Semangat Petugas SPPG di Lokasi Bencana

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:48

Komisi I DPR: UU TNI yang Baru harus Diimplementasikan secara Nyata

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:32

KUA Bukan Sekadar Kantor Nikah, Tapi Cermin Kehadiran Negara dalam Keluarga

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:21

Legislator NasDem Desak Percepatan Huntara dan Relokasi di Zona Merah

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:08

Selengkapnya