Berita

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menghadiri Deklarasi Prabowo Mania 08, di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Minggu (12/3)/Net

Politik

Diungkap Hashim, Prabowo Tolak Teken Kontrak Pengadaan Senjata di Kemenhan untuk Selamatkan Uang Negara Triliunan Rupiah

SENIN, 13 MARET 2023 | 05:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Indikasi korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Hal itu diketahui dari cerita Prabowo Subianto di masa awal menjabat Menteri Pertahanan RI.

Dituturkan Hashim yang adalah adik Prabowo, kakaknya sempat dihadapkan dengan kontrak-kontrak pengadaan senjata yang nilainya tak masuk akal.

"Dia baru dua bulan jadi Menteri, harus tanda tangani kontrak-kontrak pengadaan senjata Rp 51 triliun, nilai kontrak-kontrak yang dia sebagai Menteri Pertahanan harus tandatangani, seolah-olah harus tandatangani," ucap Hasim dalam acara Deklarasi Prabowo Mania 08, di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Minggu (12/3).


Hashim mengaku kaget mark up yang dilakukan dalam satu kontrak bisa mencapai 300 hingga 1.250 persen.

"Saya sudah tahu ada korupsi, tapi saya juga baru tahu, dan Prabowo juga baru tahu, korupsi sudah gila-gilaan di kementeriannya. Saya enggak sebut kementerian lain karena saya tidak tahu," jelasnya.

Dituturkan Hashim, saat itu Prabowo menolak untuk menandatangani kontrak pengadaan senjata triliunan rupiah.

"Karena waktunya sudah mepet, 31 Desember harus teken. Dia (Prabowo) putuskan tidak diteken, tidak ditandatangani. Dengan kata lain, dia membatalkan sejumlah kontrak senjata senilai Rp 51 triliun," terang Hashim.

Menurut Hashim, dengan menolak meneken kontrak, Prabowo telah menyelamatkan uang rakyat puluhan triliun rupiah. Meski demikian, ia menyadari sang kakak akhirnya dibenci lantaran dianggap sebagai pengganggu.

"Saya saksi hidup, dan saya tahu banyak orang yang kecewa sama dia. Sampai kakak saya bilang 'saat ini banyak sekali orang yang benci sama saya karena saya mengganggu mereka dan menghambat kejahatan mereka'," tutur Hashim.

Hashim pun menyebut Prabowo sempat melaporkan hal itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Prabowo cerita, lapor ke Pak Jokowi, (dibilang) lanjutkan, berantas korupsi  di kementerian-mu," pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya