Berita

Representative images/Net

Dunia

Laporan PBB: Sejak Taliban Berkuasa, Sekitar 700 Ribu Warga Afghanistan Kehilangan Pekerjaan

SABTU, 11 MARET 2023 | 09:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sekitar 700 ribu orang kehilangan pekerjaan di Afghanistan sejak Taliban mengambil alih negara itu pada Agustus 2021.

Hal itu diungkapkan oleh laporan terbaru PBB, yang mengatakan bahwa sektor pertanian, layanan sipil, dan konstruksi yang paling terdampak.

“Kehilangan pekerjaan yang sangat besar, penutupan bisnis, dan keengganan investor asing untuk terlibat dalam ekonomi (negara) menimbulkan bencana telah berdampak bencana pada kehidupan jutaan warga Afghanistan," kata laporan itu, seperti dikutip dari  Eurasia Review, Sabtu (11/3).


Laporan setebal 19 halaman yang mencakup perkembangan Afghanistan antara Juli dan Desember 2022 itu menyatakan, sekitar dua pertiga rumah tangga mengakui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan dan nonpangan, dengan jutaan orang diperkirakan akan mengalami kerawanan pangan akut.

"Diperkirakan 18,9 juta orang mengalami kerawanan pangan akut. Jumlah yang diperkirakan akan meningkat menjadi 20 juta, dan lebih dari 90 persen warga Afghanistan menderita beberapa bentuk kerawanan pangan, dengan rumah tangga dan anak-anak terkena dampak secara tidak proporsional,” tambah laporan itu.

Menurut laporan tersebut, sejak Taliban berkuasa, kemunduran ekonomi Afghanistan yang signifikan semakin memperburuk krisis kemanusiaan di negara itu, karena banyaknya sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS), dan beberapa negara yang tidak mau mengakui pemerintahan yang tidak resmi itu.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya