Berita

Representative images/Net

Dunia

Laporan PBB: Sejak Taliban Berkuasa, Sekitar 700 Ribu Warga Afghanistan Kehilangan Pekerjaan

SABTU, 11 MARET 2023 | 09:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sekitar 700 ribu orang kehilangan pekerjaan di Afghanistan sejak Taliban mengambil alih negara itu pada Agustus 2021.

Hal itu diungkapkan oleh laporan terbaru PBB, yang mengatakan bahwa sektor pertanian, layanan sipil, dan konstruksi yang paling terdampak.

“Kehilangan pekerjaan yang sangat besar, penutupan bisnis, dan keengganan investor asing untuk terlibat dalam ekonomi (negara) menimbulkan bencana telah berdampak bencana pada kehidupan jutaan warga Afghanistan," kata laporan itu, seperti dikutip dari  Eurasia Review, Sabtu (11/3).


Laporan setebal 19 halaman yang mencakup perkembangan Afghanistan antara Juli dan Desember 2022 itu menyatakan, sekitar dua pertiga rumah tangga mengakui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan dan nonpangan, dengan jutaan orang diperkirakan akan mengalami kerawanan pangan akut.

"Diperkirakan 18,9 juta orang mengalami kerawanan pangan akut. Jumlah yang diperkirakan akan meningkat menjadi 20 juta, dan lebih dari 90 persen warga Afghanistan menderita beberapa bentuk kerawanan pangan, dengan rumah tangga dan anak-anak terkena dampak secara tidak proporsional,” tambah laporan itu.

Menurut laporan tersebut, sejak Taliban berkuasa, kemunduran ekonomi Afghanistan yang signifikan semakin memperburuk krisis kemanusiaan di negara itu, karena banyaknya sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS), dan beberapa negara yang tidak mau mengakui pemerintahan yang tidak resmi itu.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya