Digeruduk Massa, Parlemen Georgia Batalkan RUU Agen Asing

Setelah protes besar-besaran yang membuat lusinan orang luka-luka, partai yang berkuasa di Georgia  akhirnya mengumumkan akan mencabut RUU agen asing yang memicu protes besar dan penuh kekerasan di ibu kota, Tbilisi.

"Kami telah memutuskan untuk menarik tanpa syarat RUU agen asing tanpa syarat apa pun," kata partai Georgian Dream pada Kamis (9/3) dalam pernyataan yang disiarkan oleh penyiar publik negara itu.

Ia meluruskan bahwa ada label palsu 'hukum Rusia'  yang dilampirkan pada RUU tersebut, sehingga menimbulkan salah arti dan diterima dengan cara pandang yang salah dari sebagian masyarakat.

“Kita harus sangat berhati-hati tentang perdamaian, ketenangan, dan pembangunan ekonomi di negara kita, serta kemajuan Georgia di jalur integrasi Eropa,” kata Partai itu, menambahkan alangkah baiknya energi setiap warga dihabiskan bukan untuk konfrontasi, tetapi untuk pembangunan negara ke arah yang benar.

Rancangan undang-undang tersebut mewajibkan individu, organisasi masyarakat sipil, dan outlet media untuk mendaftar sebagai "agen asing" jika mereka menerima setidaknya 20 persen pendanaan dari luar negeri, yang memicu kritik bahwa undang-undang tersebut terinspirasi oleh undang-undang serupa di Rusia yang digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat.

Di bawah RUU itu, kelompok non-pemerintah dan media akan menjadi sasaran jika mereka mengambil alih 20 persen pendanaan dari luar negeri.

Aksi protes pecah di Tbilisi pada Rabu sore dan berlangsung selama berjam-jam. Upaya aparat memadamkan kerusuhan yang dipicu oleh penentangan terhadap RUU agen asing itu berubah menjadi kekerasan selama berjam-jam dengan lusinan orang luka-luka.

Massa yang telah berkumpul berhari-hari di depan gedung parlemen, menunjukkan amarahnya dengan merangsek ke pagar pembatas. Aparat mencoba menghalau tetapi gagal, dan menyemprotkan gas air mata.

Kerusuhan itu menimbulkan keprihatinan yang pada akhirnya membuat parlemen mencabut RUU tersebut.

Delegasi UE di Georgia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menyambut baik pengumuman untuk menarik rancangan undang-undang tersebut dan mendorong para pemimpin politik di negara itu “untuk melanjutkan reformasi pro-UE, dengan cara yang inklusif dan konstruktif dan sejalan dengan 12 prioritas untuk Georgia dalam mencapai status calon.”

Kementerian Dalam Negeri Georgia menyebutkan, lebih dari 130 orang ditahan selama aksi protes.