Tak Berhenti Gugat KPU, Prima Ternyata Ajukan PK Putusan PTUN

Keberatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) atas hasil verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu Serentak 2024, khusus yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dilakukan upaya Peninjauan Kembali (PK).

Hal tersebut diungkap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) membahas Putusan PN Jakpus atas Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jut.Pst, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).

“Sebagian orang hanya mengetahui (gugatan Prima) yang di PN saja. Padahal yang di PTUN-nya masih ada proses,” ujar sosok yang kerap disapa Cak Afif ini.

Mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ini menjelaskan, PK yang diajukan Prima adalah atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT.

Adapun objek sengketa dalam perkara di PTUN ini yaitu Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 518 mengenai penetapan parpol peserta pemilu yang terbit pada 14 Desember 2022.

Oleh karena itu, Afif memastikan KPU juga akan menyiapkan bahan perlawanan atau kontra memori PK untuk perkara yang di PTUN, selain juga menyiapkan upaya banding untuk perkara perdata yang diajukan Prima ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Jadi satu jalur PN sudah putus yang kemarin (perkara PN Jakpus), sehingga KPU sedang menyiapkan banding. (Kedua), jalur PTUN karena tidak diterima, mengajukan peninjauan kembali, sehingga kita juga menyiapkan kontra memori atas PK yang diajukan Prima,” demikian Afif menambahkan.