Berita

Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri Informasi Kemenko Perekonomian, Agus Wibowo/Repro

Bisnis

Indonesia Masuk EITI Karena Ada Isu yang Berkaitan dengan Korupsi

RABU, 08 MARET 2023 | 15:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ada beberapa faktor yang membuat Indonesia masuk dalam kelompok negara-negara pendorong transparansi industri ekstraktif EITI. Awal inisiatif ini muncul karena tata kelola sumber daya alam Indonesia perlu dikawal ketat pemanfaatannya secara transparan.

“Nah, kenapa Indonesia ikut inisiatif transparansi ini, karena waktu itu pemerintah mengatakan perlu adanya tata kelola sumber daya alam. Karena sektor ini adalah yang akan habis pakai, sehingga pemanfaatannya harus sangat optimal sehingga harus ada transparansi di sini,” kata Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri Informasi Kemenko Perekonomian, Agus Wibowo.

Agus Wibowo menyampaikan pandangan itu dalam webinar Dialog Kebijakan EITI Indonesia, dengan tema "Sejauh Mana Standar Transparansi EITI Telah Berjalan dan Mampukah EITI Mendukung Upaya Transisi Energi Berkeadilan?", Rabu (8/3).


Selain itu, lanjut Agus Wibowo, pembentukan EITI di Indonesia ini juga karena ada isu yang berkaitan dengan korupsi di sektor pertambangan.

“Jadi waktu itu ada isu-isu terkait dengan korupsi. Salah satunya penerimaan negara tidak sama, atau bahkan lebih kecil dari yang dilaporkan ke induk usahanya sendiri Freeport,” bebernya.

“Dia (Freeport) lapor ke pemerintah penerimaan berapa, dilaporkan ke Amerika itu berapa. Waktu itu ada kecurigaan begitu,” imbuhnya.

Selain itu, Agus Wibowo menambahkan, masalah pajak di sektor pertambangan juga masih menimbulkan polemik.

“Ada ketegasan pajak, antara penerimaan yang pajaknya dibayarkan oleh perusahaan, penerimaan dia itu tidak sesuai,” tutupnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya