Berita

Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri Informasi Kemenko Perekonomian, Agus Wibowo/Repro

Bisnis

Indonesia Masuk EITI Karena Ada Isu yang Berkaitan dengan Korupsi

RABU, 08 MARET 2023 | 15:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ada beberapa faktor yang membuat Indonesia masuk dalam kelompok negara-negara pendorong transparansi industri ekstraktif EITI. Awal inisiatif ini muncul karena tata kelola sumber daya alam Indonesia perlu dikawal ketat pemanfaatannya secara transparan.

“Nah, kenapa Indonesia ikut inisiatif transparansi ini, karena waktu itu pemerintah mengatakan perlu adanya tata kelola sumber daya alam. Karena sektor ini adalah yang akan habis pakai, sehingga pemanfaatannya harus sangat optimal sehingga harus ada transparansi di sini,” kata Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri Informasi Kemenko Perekonomian, Agus Wibowo.

Agus Wibowo menyampaikan pandangan itu dalam webinar Dialog Kebijakan EITI Indonesia, dengan tema "Sejauh Mana Standar Transparansi EITI Telah Berjalan dan Mampukah EITI Mendukung Upaya Transisi Energi Berkeadilan?", Rabu (8/3).


Selain itu, lanjut Agus Wibowo, pembentukan EITI di Indonesia ini juga karena ada isu yang berkaitan dengan korupsi di sektor pertambangan.

“Jadi waktu itu ada isu-isu terkait dengan korupsi. Salah satunya penerimaan negara tidak sama, atau bahkan lebih kecil dari yang dilaporkan ke induk usahanya sendiri Freeport,” bebernya.

“Dia (Freeport) lapor ke pemerintah penerimaan berapa, dilaporkan ke Amerika itu berapa. Waktu itu ada kecurigaan begitu,” imbuhnya.

Selain itu, Agus Wibowo menambahkan, masalah pajak di sektor pertambangan juga masih menimbulkan polemik.

“Ada ketegasan pajak, antara penerimaan yang pajaknya dibayarkan oleh perusahaan, penerimaan dia itu tidak sesuai,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya