Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi/Ist

Politik

Subsidi Kurang Tepat, PPP: Pemilik Kendaraan Listrik Itu Orang Kaya

SELASA, 07 MARET 2023 | 16:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Subsidi kendaraan listrik sebesar Rp 7 juta dari pemerintah dinilai kurang tepat. Pasalnya, banyak masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah, sehingga tidak mungkin untuk membeli kendaraan listrik.

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menuturkan penggunaan kendaraan listrik mayoritas tertuju pada masyarakat kelas menengah ke atas.

“Ya subsidi itu kurang tepat, yang pemilik mobil listrik itu orang kaya,” kata Achmad Baidowi kepada Kantor Berita Politik RMOL lewat pesan singkat Whatsapp, Selasa (7/3).


Ketua DPP PPP ini menambahkan pemerintah harus menjelaskan secara rinci subsidi seperti apa yang diberikan pemerintah.

“Subsidi seperti apa yang dimaksud? Apakah seperti subsidi BBM hari ini?” imbuhnya.

Pria yang juga menjabat sebagai sekretaris fraksi PPP DPR RI ini mengatakan, jika pemerintah menggunakan APBN untuk menyokong subsidi kendaraan listrik. Dia khawatir APBN akan terbebani lebih dalam.

“Kalau kemudian ada subsidi mobil listrik, seperti di BBM, itu akan menyebabkan pembengkakan anggaran seperti yang dialami hari ini,” demikian Achmad Baidowi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya