Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ist
Komisi II DPR RI segera menjadwalkan rapat kerja (Raker) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Raker itu akan membahas terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan KPU RI menunda proses dan tahapan Pemilu 2024.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, meskipun DPR RI masih reses hingga 13 Maret 2023, namun pihaknya akan meminta izin ke Pimpinan DPR RI untuk menggelar raker.
“Waktunya cuma minggu ini, kalau enggak ya minggu depan di masa reses. Karena di masa reses harus ada izin pimpinan," kata Doli Kurnia kepada wartawan, Selasa (7/3).
Doli menegaskan, Komisi II DPR RI akan menggali putusan PN Jakpus dengan nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu. Sekaligus meminta penjelasan kepada KPU yang sudah menyatakan banding terhadap gugatan yang dilayangkan Partai Prima tersebut.
"Kita ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari KPU langsung sebagai tergugat. Selama ini kita kan tidak tahu, karena memang urusan internalnya mereka,†katanya.
“Nah, prosesnya bagaimana, selama ini sikap mereka seperti apa, jawaban mereka seperti apa. Sehingga putusannya sampai begitu. Enggak diurus, atau gimana, kan ingin tahu kita," imbuh Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.
Selain itu, Doli berharap melalui raker di DPR itu nantinya bisa mengakhiri polemik yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam hal ini mengenai kepastian pelaksanaan pemilu yang telah terjadwal yakni pada 14 Februari 2024.
"Ini kan sekarang jadi liar, masyarakat ada yang bingung pemilu jadi atau tidak. Jadi kita mau mengakhiri polemik yang terjadi di masyarakat," demikian Doli.
