Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Sebanyak 37 Entitas China dan Pakistan Masuk Dalam Daftar Hitam AS

SELASA, 07 MARET 2023 | 13:54 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Amerika Serikat (AS) menambahkan 37 entitas, termasuk 14 perusahaan Pakistan dan perusahaan China ke dalam daftar hitam.

Hal tersebut diumumkan oleh Biro Industri dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan AS, yang menyebut bahwa perusahaan tersebut telah terlibat dalam program rudal balistik dan kegiatan nuklir yang tidak dijaga dengan baik.

"Empat belas entitas yang berbasis di China dan Pakistan ditambahkan ke dalam daftar, karena berkontribusi pada program rudal balistik yang menjadi perhatian, dan keterlibatannya dalam kegiatan nuklir yang tidak dijaga," tulis pernyataan AS.


Seperti dimuat Latestly pada Selasa (7/2), daftar hitam dalam kategori yang berjudul "Rudal Balistik dan Aktivitas Nuklir yang tidak dijaga" itu, disebut akan mempersulit perusahaan terdaftar untuk mendapatkan kiriman barang dari AS.

Selain itu, AS juga telah menambahkan 23 entitas lainnya dari China yang dianggap berkontribusi pada pangkalan industri pertahanan Rusia, dan yang mendukung modernisasi militer Tiongkok, serta perusahaan yang  terlibat dalam pelanggaran HAM di Myanmar.

Menurut Asisten Menteri Perdagangan untuk Penegakan Ekspor, Matthew S. Axelrod, langkah tersebut diambil untuk meningkatkan keamanan bersama di tengah banyaknya ancaman dunia, dengan perkembangan teknologi yang pesat, yang akan semakin mengancam kelompok-kelompok rentan.

"Kami tidak dapat membiarkan musuh kami menyalahgunakan teknologi untuk melakukan pelanggaran HAM dan tindakan penindasan lainnya," kata Axelrod.

Pernyataan itu menyoroti bahwa entitas China telah terlibat dalam pengumpulan dan analisis data genetik, yang digunakan untuk memantau, menargetkan, dan menahan etnis minoritas di China dan Myanmar.

Menanggapi daftar baru ini, media AS memperkirakan bahwa langkah tersebut akan semakin meningkatkan ketegangan antara Washington dan Beijing yang selama bertahun-tahun ini telah terkunci dalam perang teknologinya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya