Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pengamat: Propaganda AS untuk Memecah China dan Eropa Lewat Isu Pengiriman Senjata ke Rusia, Gagal

SELASA, 07 MARET 2023 | 09:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Upaya Amerika Serikat untuk memecah belah hubungan China dan Uni Eropa lewat propaganda bahwa Beijing akan memberi dukungan militer untuk Rusia diyakini telah menemui jalan buntu.

Hal itu, menurut para analis China, dapat dilihat dari respon para pemimpin UE juga klaim pemimpin Jerman yang mengungkapkan jaminan bahwa Beijing tidak akan memberi bantuan senjata ke Rusia.

"Washington menggembar-gemborkan dukungan militer China untuk Rusia berdasarkan kesimpulan yang salah, dalam upaya untuk mendorong perpecahan antara Beijing dan Brussel, tetapi itu pasti akan gagal," kata para analis.


Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Minggu mengatakan ia meyakini China tidak akan memasok Rusia dengan senjata. Ini menunjukkan bahwa Berlin telah menerima jaminan bilateral dari Beijing mengenai masalah ini.

Berbicara pada konferensi pers dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Scholz mengatakan kepada wartawan bahwa UE sejauh ini tidak menerima bukti dari AS bahwa Beijing sedang mempertimbangkan untuk memberikan dukungan mematikan ke Moskow.

Desas-desus tentang dukungan militer China untuk Rusia telah beredar sejak akhir Februari ketika penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jack Sullivan mengatakan kepada CNN bahwa jika China membantu Rusia akan menjadi kesalahan yang buruk.

Sullivan dan Burns mengakui bahwa tidak ada bukti pengiriman peralatan mematikan dari China ke Rusia.

"Kehebohan AS lebih dari sekadar menyimpulkan rasa bersalah tetapi juga pemerasan, yang telah secara serius melanggar hukum normal dan prinsip-prinsip hubungan internasional," kata Gao Jian, direktur Pusat Studi Think Tank Eropa di Universitas Studi Internasional Shanghai, seperti dikutip dari Global Times, Selasa (7/3).

Melalui hype seperti itu, katanya, Washington berusaha merusak reputasi Beijing dan meniadakan posisi konsisten Beijing dalam mempromosikan pembicaraan damai di tengah krisis Ukraina.

Kegagalan propaganda disinformasi AS, menurut Gao, juga dapat dilihat dari rencana kunjungan para pemimpin Uni Eropa ke China di masa depan.

Setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko melakukan kunjungan kenegaraan ke China dari 28 Februari hingga 2 Maret, Presiden Prancis Emmanuel Macron diperkirakan akan mengunjungi China pada awal April mendatang.

Selain itu, Duta Besar China untuk Uni Eropa Fu Cong telah mengungkap rencana kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel pada paruh pertama tahun 2023 dengan persiapan yang sudah berjalan.

Pengamat mengatakan bahwa itu sejalan dengan akal sehat dan berdasarkan sikap yang sebenarnya bagi Eropa untuk mengadopsi posisi yang tidak mengikuti AS secara membabi buta dalam menanggapi desas-desus bantuan senjata China.

"Selama konflik Rusia-Ukraina setahun ini, Eropa adalah salah satu korban paling langsung dari krisis. Sementara AS telah menjadi penerima manfaat terbesar yang sedang dalam perjalanan untuk melubangi Eropa secara ekonomi, militer, dan energi," kata Gao Jian.

Para pengamat menilai, Eropa telah belajar bahwa AS tidak dapat diandalkan untuk benar-benar menyelesaikan krisis Ukraina.

Para analis berkesimpulan, banyak pemimpin Eropa telah mengungkapkan potensi kunjungan mereka ke China dan berharap China dapat memainkan peran positif dalam mempromosikan pembicaraan damai dalam konflik tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya