Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pengamat: Propaganda AS untuk Memecah China dan Eropa Lewat Isu Pengiriman Senjata ke Rusia, Gagal

SELASA, 07 MARET 2023 | 09:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Upaya Amerika Serikat untuk memecah belah hubungan China dan Uni Eropa lewat propaganda bahwa Beijing akan memberi dukungan militer untuk Rusia diyakini telah menemui jalan buntu.

Hal itu, menurut para analis China, dapat dilihat dari respon para pemimpin UE juga klaim pemimpin Jerman yang mengungkapkan jaminan bahwa Beijing tidak akan memberi bantuan senjata ke Rusia.

"Washington menggembar-gemborkan dukungan militer China untuk Rusia berdasarkan kesimpulan yang salah, dalam upaya untuk mendorong perpecahan antara Beijing dan Brussel, tetapi itu pasti akan gagal," kata para analis.


Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Minggu mengatakan ia meyakini China tidak akan memasok Rusia dengan senjata. Ini menunjukkan bahwa Berlin telah menerima jaminan bilateral dari Beijing mengenai masalah ini.

Berbicara pada konferensi pers dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Scholz mengatakan kepada wartawan bahwa UE sejauh ini tidak menerima bukti dari AS bahwa Beijing sedang mempertimbangkan untuk memberikan dukungan mematikan ke Moskow.

Desas-desus tentang dukungan militer China untuk Rusia telah beredar sejak akhir Februari ketika penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jack Sullivan mengatakan kepada CNN bahwa jika China membantu Rusia akan menjadi kesalahan yang buruk.

Sullivan dan Burns mengakui bahwa tidak ada bukti pengiriman peralatan mematikan dari China ke Rusia.

"Kehebohan AS lebih dari sekadar menyimpulkan rasa bersalah tetapi juga pemerasan, yang telah secara serius melanggar hukum normal dan prinsip-prinsip hubungan internasional," kata Gao Jian, direktur Pusat Studi Think Tank Eropa di Universitas Studi Internasional Shanghai, seperti dikutip dari Global Times, Selasa (7/3).

Melalui hype seperti itu, katanya, Washington berusaha merusak reputasi Beijing dan meniadakan posisi konsisten Beijing dalam mempromosikan pembicaraan damai di tengah krisis Ukraina.

Kegagalan propaganda disinformasi AS, menurut Gao, juga dapat dilihat dari rencana kunjungan para pemimpin Uni Eropa ke China di masa depan.

Setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko melakukan kunjungan kenegaraan ke China dari 28 Februari hingga 2 Maret, Presiden Prancis Emmanuel Macron diperkirakan akan mengunjungi China pada awal April mendatang.

Selain itu, Duta Besar China untuk Uni Eropa Fu Cong telah mengungkap rencana kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel pada paruh pertama tahun 2023 dengan persiapan yang sudah berjalan.

Pengamat mengatakan bahwa itu sejalan dengan akal sehat dan berdasarkan sikap yang sebenarnya bagi Eropa untuk mengadopsi posisi yang tidak mengikuti AS secara membabi buta dalam menanggapi desas-desus bantuan senjata China.

"Selama konflik Rusia-Ukraina setahun ini, Eropa adalah salah satu korban paling langsung dari krisis. Sementara AS telah menjadi penerima manfaat terbesar yang sedang dalam perjalanan untuk melubangi Eropa secara ekonomi, militer, dan energi," kata Gao Jian.

Para pengamat menilai, Eropa telah belajar bahwa AS tidak dapat diandalkan untuk benar-benar menyelesaikan krisis Ukraina.

Para analis berkesimpulan, banyak pemimpin Eropa telah mengungkapkan potensi kunjungan mereka ke China dan berharap China dapat memainkan peran positif dalam mempromosikan pembicaraan damai dalam konflik tersebut.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya