Berita

Wagub Bank Thailand, Chayawadhee Chai-anant /Repro

Dunia

Pengalaman Thailand, Kebijakan Ekonomi Campuran Pulihkan Ekonomi ASEAN Pasca Pandemi

SELASA, 07 MARET 2023 | 05:05 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Penerapan kebijakan ekonomi campuran dinilai mampu membantu negara-negara ASEAN memulihkan ekonominya pasca digempur pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Bank Thailand, Chayawadhee Chai-anant dalam acara High Level Seminar ASEAN Matters Epicentrum of Growth di Jakarta, Senin (6/3).

Berkaca pada pengalaman Thailand, Chayawadhee mengatakan selama pandemi, negaranya memperberlakukan kebijakan dasar yang luas seperti kebijakan suku bunga, dan juga moratorium utang.


"Kami secara bertahap melepaskan kebijakan keuangan yang ditargetkan pada kelompok-kelompok kecil, seperti rumah tangga dan UMKM di sektor Pariwisata," jelasnya.

Setelah negaranya berangsur pulih, kata Chayawadhee, Thailand tidak langsung menerapkan kebijakan keuangan normal yang ditetapkan sebelum Covid-19.

"Untuk menggunakan kebijakan kehati-hatian makro seperti rasio layanan utang, atau pinjaman yang bertanggung jawab, kita benar-benar harus menunggu hingga pendapatan naik atau setidaknya mencapai level sebelum Covid-19," kata Chayawadhee.

Lebih jauh, Chayawadhee menilai, bahasan ekonomi campuran tersebut sangat baik jika menjadi salah satu topik yang dibahas dalam KTT ASEAN mendatang.

"Saya pikir mereka benar-benar perlu mempertimbangkan pengaturan waktu kebijakan campuran selama berbagai tahap ekonomi dan saya pikir ini waktu yang sangat bagus yang kita bahas di forum ini dulu," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya