Cegah Dini Potensi Ancaman, Camat Perbatasan Dibekali Diklat Intelijen

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memberikan pendidikan dan pelatihan intelijen untuk camat yang betugas di perbatasan negara. Pelatihan ini, juga diberikan bagi aparatur Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Dikatakan Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP Andi Muhammad Yusuf, diklat ini mulai dari peran dan kegiatan intelijen di wilayah perbatasan hingga simulasi menjadi seorang intelijen dalam mendapatkan informasi.

Diklat intelijen dan kewaspadaan dini di kawasan perbatasan 2023 yang berlangsung pada 26 Februari hingga 5 Maret 2023 di Hotel Sutan Raja, Bandung, Jawa Barat ini telah resmi ditutup, Sabtu malam (4/3).

Andi menyampaikan Diklat intelijen ini sangat penting sebagai tambahan ilmu bagi camat perbatasan dalam melakukan upaya deteksi dan cegah dini terhadap potensi ancaman.

Dia mencontohkan situasi seperti berbagai bentuk peristiwa konflik, potensi kerawanan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, masuknya paham dan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Aksi separatis dan aksi terorisme yang merebak di berbagai daerah, permasalahan kerukunan umat beragama.

"Tantangan ekonomi global hingga dinamika sosial masyarakat lainnya yang dapat berdampak pada terjadinya gangguan yang cenderung mengarah kepada instabilitas nasional," ujar Andi dalam keterangan tertulis, Senin (6/3).

Diharapkan, lanjutnya, Diklat intelijen ini memberi wawasan bagi aparatur di wilayah perbatasan untuk bisa mencegah potensi kerawanan yang berujung disintegrasi bangsa dengan adanya beberapa peristiwa konflik horizontal serta berbagai permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan negara.

"Selaku aparatur negara selalu tingkatkan kewaspadaan dini melalui upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara," terangnya.

Lebih lanjut Andi mendorong setelah Diklat intelijen ini camat perbatasan dan aparatur PLBN bisa melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang deteksi dini dan cegah dini.

"Terus tingkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang intelijen dan kewaspadaan dini. Kepentingan bangsa serta pelihara dan pertahankan keutuhan NKRI menjadi prioritas utama," pungkasnya.