Berita

Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan Komut Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok/Repro

Politik

Sudah Seharusnya Erick Thohir Pecat Dirut Nicke dan Komut Ahok

MINGGU, 05 MARET 2023 | 15:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Insiden kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, harus menjadi evaluasi besar-besaran di tubuh perusahaan BBM pelat merah tersebut oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menganjurkan agar Erick Thohir tak segan memecat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Sudah seharusnya Erich Thohir memecat Dirut Nicke Widyawati dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai sanksi atas terbakarnya kilang minyak di Plumpang,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/3).


Menurutnya, sanksi itu layak diberikan. Karena, kebakaran kilang minyak milik Pertamina, sudah enam kali terjadi dan setiap kilang minyak terbakar selalu menelan korban jiwa dan kerugian materi yang sangat besar.

“Nicke seolah tidak mengevaluasi semua kilang minyak yang dimiliki Pertamina. Sementara Ahok tampaknya alpa dalam mengawasi kerja Dirut sebagai Direksi Pertamina, khususnya dalam mengelola kilang minyak,” ujarnya.

Mantan Dekan FIKOM IISIP ini menuturkan Ahok seolah sudah kehilangan taring selama jadi Komisaris Utama Pertamina. Tidak ada lagi suara lantang yang memang harus dilakukan seorang Komisaris Utama.

“Hal itu menunjukkan, Nicke dan Ahok memang tak mampu mengelola Pertamina. Pertamina tetap seperti dulu, yang tak mampu bersaing di kancah internasional,” imbuhnya.

Jadi, kata Jamiluddin, untuk meningkatkan kinerja dan mengamankan semua aset Pertamina sudah seharusnya semua Direksi dan Komisarisnya dievaluasi.

“Mereka yang tak layak karena memang kompetensinya rendah sudah seharusnya diganti,” demikian Jamiluddin.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya