Yanuar: Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu Janggal dan Tidak Lazim

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dianggap tidak lazim.

Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin. Menurutnya, dikabulkannya gugatan Partai Prima oleh majelis hakim PN Jakpus terkesan dipaksakan.

"Putusan PN Jakpus ini aneh, janggal dan tidak lazim. Pengadilan negeri telah bertindak melampaui batas kewenangan, dan terkesan dipaksakan. Jika pengadilan paham hukum Pemilu, gugatan Partai Prima harusnya ditolak," tegasnya kepada wartawan, Jumat (3/3).

Legislator Fraksi PKB itu menilai gugatan Partai Prima yang merasa dirugikan oleh KPU karena tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilu, itu juga tak lazim. Pasalnya, tuntutan itu justru mengarah pada penundaan pemilu hingga Juli 2025.

"Logikanya, yang dituntut mestinya soal pembatalan keputusan KPU yang tidak meloloskan Partai Prima sebagai peserta pemilu. Lebih aneh lagi, pengadilan menerima dan mengabulkan tuntutan itu," sergahnya.

Dia berpendapat, keputusan majelis hakim PN Jakpus bukan saja mengacaukan sistem pengambilan keputusan soal yang berkaitan dengan seluk beluk Pemilu, tetapi juga makin membuat keadaan lebih tidak terkendali.

"Seakan tidak ada lagi kepastian hukum dan hubungan kewenangan antar institusi di negara ini. Semua lembaga bisa semau-maunya bikin putusan," tutup Yanuar.