Legislator PDIP Berharap Publik Tidak Hancurkan Citra Ditjen Pajak dan Bea Cukai

Masyarakat sudah berlebihan menilai Kementerian Keuangan seiring mencuatnya kasus pamer harta dan bergaya hidup mewah oleh mantan pejabat eselon III Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah berharap, kasus pamer gaya hidup mewah oknum pejabat tidak lantas membuat masyarakat menghancurkan citra Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Sebab, kata Said Abdullah, kedua institusi tersebut pilar penting penopang pendanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Dicontohkan dengan prestasi keduanya sejak 2019.

"Saya harap kita tetap proporsional dan objektif melihat keadaan. Jangan sampai sorotan ini malah membuat kinerja perpajakan dan bea cukai, menurun karena terjadi demotivasi kerja di internal pegawai," ujar Said kepada wartawan, Kamis (2/3).

Terlebih, kata Said, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjatuhkan sanksi kepada pegawainya yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Sedikitnya 96 pegawai dari total 185 aduan dihukum pada 2022 dan 114 pegawai dari total 174 aduan disanksi pada 2021.

"Tindakan seperti ini patut kita apresiasi dan perlu disampaikan ke publik untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu terus melakukan koreksi ke dalam dalam rangka menjaga integritas pegawai," katanya.

Di sisi lain, legislator PDI Perjuangan itu berharap para pegawai Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, terus bekerja keras walaupun tengah disorot publik.

"Tunjukkan bahwa penerimaan perpajakan kita di tahun ekonomi global yang sulit, kinerja penerimaan perpajakan tetap cemerlang, tidak mengalami shortfall," pungkasnya.