Berita

Wakil Menteri Pertahanan Colin Kahl/Net

Dunia

Pentagon Soroti Masalah Korupsi Ukraina di Tengah Derasnya Bantuan Perang

KAMIS, 02 MARET 2023 | 07:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di tengah skala berbagai bantuan yang terus meningkat, masalah korupsi di Ukraina tak luput dari perhatian Washington.

Wakil Menteri Pertahanan Colin Kahl dalam dengar pendapat tentang bantuan Ukraina yang diadakan oleh House Armed Services Committee pada Selasa (28/2) mengatakan bahwa Pentagon terus menekan Kyiv untuk mengatasi masalah korupsi yang belakangan santer.

“Saya telah menangani masalah Ukraina sekarang selama sekitar sembilan tahun, dan dalam keterlibatan kami selama seluruh periode itu, korupsi adalah masalah nomor satu yang kami angkat dengan pejabat Ukraina,” kata Kahl, seperti dikutip dari RT, Rabu (1/3).

Namun begitu, ia memastikan bahwa pihaknya tidak melihat adanya bukti pengalihan (senjata). "Kami pikir Ukraina menggunakan dengan baik apa yang telah diberikan kepada mereka,” katanya.

Kahl kemudian menambahkan bahwa para pejabat AS akan terus memperhatikan pentingnya akuntabilitas dan transparansi di Kyiv.

Pernyataan tersebut datang sebagai tanggapan atas ungkapan Joe Courtney, seorang Demokrat dari Connecticut, yang memuji Ukraina karena meningkatkan posisinya dalam peringkat persepsi korupsi Transparency International tahun 2022. Courtney meminta Kahl untuk mengomentari keseriusan pemerintah Ukraina dan memastikan bahwa bantuan disalurkan ke tempat yang tepat.

Inspektur Jenderal Pentagon Robert Storch, yang juga bersaksi di depan komite, mengakui sejarah panjang masalah korupsi Ukraina.

Dia tidak menyangkal klaim Gaetz, bahwa dalam kasus Ukraina, pemerintah federal tidak sepenuhnya mematuhi persyaratan hukum untuk memantau penggunaan senjata buatan AS yang dikirim ke negara asing.

AS telah mengalokasikan lebih dari 100 miliar dolar AS untuk pengeluaran terkait Ukraina sejak dimulainya permusuhan dengan Rusia setahun yang lalu. Meskipun pejabat militer bersikeras bahwa pengiriman senjata dilacak dengan benar, beberapa anggota DPR dari Partai Republik yang skeptis telah mendorong audit menyeluruh.

Populer

Bikin Resah Nasabah BTN, Komnas Indonesia Minta Polisi Tangkap Dicky Yohanes

Selasa, 14 Mei 2024 | 01:35

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Ratusan Tawon Serang Pasukan Israel di Gaza Selatan

Sabtu, 11 Mei 2024 | 18:05

Siapa Penantang Anies-Igo Ilham di Pilgub Jakarta?

Minggu, 12 Mei 2024 | 07:02

KPK Juga Usut Dugaan Korupsi di Telkom Terkait Pengadaan Perangkat Keras Samsung Galaxy

Rabu, 15 Mei 2024 | 13:09

Alvin Lim Protes Izin Galangan Kapal Panji Gumilang

Sabtu, 11 Mei 2024 | 15:56

Aroma PPP Lolos Senayan Lewat Sengketa Hasil Pileg di MK Makin Kuat

Kamis, 16 Mei 2024 | 14:29

UPDATE

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

Kementerian BUMN Rombak Susunan Direksi ID FOOD

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:47

Agar Ekonomi Indonesia di Triwulan II Tetap Tumbuh, DPR Ingatkan untuk Lakukan Hal Ini

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:35

Dukung Penuh Pengurus LP3KN, Menag RI Umumkan Rencana Kedatangan Paus Fransiskus

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:34

Iuran BPJS Tidak Berubah Meski Sistem Kelas Dihapus

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:14

Resmi, Massimiliano Allegri Bukan Lagi Pelatih Juventus

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:12

Ayah Mendiang Eki Doakan Pelaku Pembunuhan Vina Cirebon Segera Ditangkap

Sabtu, 18 Mei 2024 | 06:54

Hendropriyono Yakin Prabowo Lanjutkan IKN

Sabtu, 18 Mei 2024 | 06:35

Percetakan di Banda Aceh Meringis jadi Korban Janji Manis Caleg

Sabtu, 18 Mei 2024 | 06:16

Hendropriyono: Demokrasi Pancasila Tidak Mengenal Oposisi

Sabtu, 18 Mei 2024 | 05:55

Selengkapnya