Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno/RMOL

Politik

PDIP Minta Lembaga Lahan 'Basah' Kemenkeu Disupervisi Ketat

RABU, 01 MARET 2023 | 13:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fenomena pamer kekayaan elite Kementerian Keuangan perlu disikapi dengan tegas oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menuturkan bahwa pemerintah harus terus menyosialisasikan etika kehidupan berbangsa (EKB) di semua lini, baik masyarakat maupun pemerintah.

Hal ini diperlukan, agar revolusi mental yang digaungkan pemerintah berjalan dengan baik seiring dengan reformasi birokrasi. Pasalnya, etika dan norma di masyarakat dan pemerintah saat ini mengalami kemunduran.


“Etika Kehidupan Berbangsa (EKB) kita saat ini, mengalami erosi berat. Padahal, sudah ada TAP MPR VI/2001 yang menjadi cita-cita reformasi. Dengan EKB, arogansi kekuasaan, dan kegemaran pamer harta, dapat terus kita kritisi dan koreksi,” ucap Hendrawan kepada wartawan, Rabu (1/3).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini menambahkan, revolusi mental perlu diukur capaiannya dengan parameter dan indikator yang objektif. Salah satunya dengan penerapan EKB tersebut.

Disingung mengenai pemerintah harus mengaudit seluruh kekayaan elite di Kemenkeu, Hendrawan memilih inspektorat dan komisi penegakan etika di Kemenkeu digiatkan kembali.

“Di Kemenkeu ada inspektorat dan komisi penegakan etika dan disiplin pegawai. Harus difungsikan secara maksimal. Lembaga-lembaga yang dipersepsi sebagai "tempat basah" (lucrative) harus disupervisi lebih ketat dan serius karena memang rawan penyimpangan, rawan kongkalikong,” tutupnya.

Sejumlah elite di Kemenkeu menjadi sorotan publik, setelah adanya kasus anak dari Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario yang terlibat baku hantam dengan anak pengurus GP Ansor David.

Dari sana, publik langsung mencari tahu harta kekayaan Rafael karena sang anak memamerkan kekayaan orangtua.

Rafael mengundurkan diri dari jabatannya, dan saat ini tengah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait harta kekayaan Rafael yang dinilai janggal.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya