PDIP Minta Lembaga Lahan 'Basah' Kemenkeu Disupervisi Ketat

Fenomena pamer kekayaan elite Kementerian Keuangan perlu disikapi dengan tegas oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menuturkan bahwa pemerintah harus terus menyosialisasikan etika kehidupan berbangsa (EKB) di semua lini, baik masyarakat maupun pemerintah.

Hal ini diperlukan, agar revolusi mental yang digaungkan pemerintah berjalan dengan baik seiring dengan reformasi birokrasi. Pasalnya, etika dan norma di masyarakat dan pemerintah saat ini mengalami kemunduran.

“Etika Kehidupan Berbangsa (EKB) kita saat ini, mengalami erosi berat. Padahal, sudah ada TAP MPR VI/2001 yang menjadi cita-cita reformasi. Dengan EKB, arogansi kekuasaan, dan kegemaran pamer harta, dapat terus kita kritisi dan koreksi,” ucap Hendrawan kepada wartawan, Rabu (1/3).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini menambahkan, revolusi mental perlu diukur capaiannya dengan parameter dan indikator yang objektif. Salah satunya dengan penerapan EKB tersebut.

Disingung mengenai pemerintah harus mengaudit seluruh kekayaan elite di Kemenkeu, Hendrawan memilih inspektorat dan komisi penegakan etika di Kemenkeu digiatkan kembali.

“Di Kemenkeu ada inspektorat dan komisi penegakan etika dan disiplin pegawai. Harus difungsikan secara maksimal. Lembaga-lembaga yang dipersepsi sebagai "tempat basah" (lucrative) harus disupervisi lebih ketat dan serius karena memang rawan penyimpangan, rawan kongkalikong,” tutupnya.

Sejumlah elite di Kemenkeu menjadi sorotan publik, setelah adanya kasus anak dari Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario yang terlibat baku hantam dengan anak pengurus GP Ansor David.

Dari sana, publik langsung mencari tahu harta kekayaan Rafael karena sang anak memamerkan kekayaan orangtua.

Rafael mengundurkan diri dari jabatannya, dan saat ini tengah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait harta kekayaan Rafael yang dinilai janggal.