Berita

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana/Net

Politik

Jakarta Tak Lagi Dipimpin Anies, Kritik PSI Soal Banjir Melunak

RABU, 01 MARET 2023 | 11:37 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Selama lima tahun Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dikenal sangat rajin mengkritik penanganan banjir di ibukota. Namun sikap yang berbeda 180 derajat ditunjukkan PSI saat Pemprov DKI dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Terlihat saat banjir merendam ibukota selama dua hari terakhir, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, justru menyalahkan tata ruang.

“Hampir seluruh permasalahan yang ada di Jakarta termasuk banjir, macet, timbunan sampah, ruang terbuka hijau, air bersih, dan lain sebagainya disebabkan oleh tata ruang buruk yang telah diwariskan sekian lama," kata Justin seperti diwartakan Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (1/3).


Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, genangan banjir terjadi di 5 ruas jalan dan 104 RT. Adapun wilayah paling parah adalah di Jakarta Timur sebanyak 57 RT. Bahkan di kawasan pemukiman Kampung Melayu dan Bidara Cina, banjir mencapai ketinggian 1 meter.

Penataan pemukiman, lanjut anggota Komisi D DPRD DKI ini, harus dilakukan agar lebih terintegrasi dengan jaringan jalan, transportasi umum, serta utilitas seperti jaringan air dan listrik. Hal itu dinilai sangat penting untuk menciptakan pemukiman yang manusiawi dan berkecukupan fasilitas.

Justin menambahkan, dengan penataan tersebut, daerah aliran air dapat diperlebar melalui program normalisasi sungai. Serapan tanah juga dapat ditingkatkan dengan ruang terbuka hijau serta pembangunan jaringan tampung-alir air atau mikro drainase untuk mengalirkan air dari pemukiman ke sungai-sungai utama dapat dilakukan.

"Selama ini banyak daerah pemukiman yang seringkali tergenang, karena jaringan pembuangannya ke sungai utama terhambat, atau bahkan tertutup. Sehingga genangan air terkurung tanpa dapat dialirkan, sementara daya resap tanah sangat terbatas. Sehingga terjadi genangan yang membutuhkan waktu cukup lama untuk dapat surut," kata Justin.

Selain itu, Justin menilai ada banyak pemukiman padat yang kontur tanahnya adalah cekungan, membuat air tidak dapat dialirkan. Sementara ketika akan dibuat rumah pompa, tidak tersedia lahan yang cukup akibat padatnya pemukiman.

"Hal ini adalah bukti nyata bahwa tata ruang kita sangat buruk sehingga harus dibenahi," jelasnya.

"Oleh karena itu penataan pemukiman juga harus menjadi prioritas pembenahan bilamana kita ingin melindungi warga Jakarta dari musibah yang akan terus mengintai," demikian Justin.

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Mendag AS Akhirnya Mengakui Pernah Makan Siang di Pulau Epstein

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:10

Israel Resmi Gabung Board of Peace, Teken Piagam Keanggotaan di Washington

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:09

Profil Jung Eun Woo: Bintang Welcome to Waikiki 2 yang Meninggal Dunia, Tinggalkan Karier Cemerlang & Pesan Misterius

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:08

Harga Minyak Masih Tinggi Dipicu Gejolak Hubungan AS-Iran

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:59

Prabowo Terus Pantau Pemulihan Bencana Sumatera, 5.500 Hunian Warga Telah Dibangun

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:49

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp16.811 per Dolar AS

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:47

Salah Transfer, Bithumb Tak Sengaja Bagikan 620.000 Bitcoin Senilai 40 Miliar Dolar AS

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:33

Menteri Mochamad Irfan Yusuf Kawal Pengalihan Aset Haji dari Kementerian Agama

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:18

Sinyal “Saling Gigit” dan Kecemasan di Pasar Modal

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:09

KPK: Kasus PN Depok Bukti Celah Integritas Peradilan Masih Terbuka

Kamis, 12 Februari 2026 | 08:50

Selengkapnya