Duta Besar UEA untuk PBB Lana Nusseibeh/Net
Uni Emirat Arab (UEA) menaruh perhatian serius atas kekerasan yang memburuk di wilayah Palestina. Untuk itu, Dewan Keamanan PBB diminta segera melakukan pertemuan untuk membahas masalah tersebut.
Menyerukan pertemuan segera, Duta Besar UEA untuk PBB Lana Nusseibeh mengatakan pada Senin (27/2), bahwa dirinya sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di Wilayah Pendudukan Palestina.
"Ini bukan insiden yang terisolasi—mereka adalah bagian dari pola kekerasan dan tindakan sepihak yang memakan korban jiwa dan menghambat prospek solusi dua negara," kata Nusseibeh, seperti dikutip dari
The National, Rabu (28/2).
Menanggapi usulan tersebut, para diplomat PBB mengatakan bahwa pertemuan itu akan berlangsung di New York pada Selasa sekitar pukul 15.00 waktu setempat, dan akan menghadirkan diplomat Norwegia Tor Wennesland, koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah.
Pada Senin, Wennesland menyerukan semua pelaku kekerasan untuk dimintai pertanggungjawaban.
"Tidak ada pembenaran untuk terorisme, maupun pembakaran dan tindakan balas dendam terhadap warga sipil," katanya.
Pernyataan itu datang di hari yang sama ketika Israel mengirim pasukan tambahan ke Tepi Barat yang diduduki setelah seorang pria bersenjata Palestina menembak mati dua warga Israel. Itu terjadi setelah puluhan pemukim Yahudi membakar rumah dan mobil warga Palestina di Hawara.
Pejabat Israel dan Palestina telah berjanji untuk mengurangi ketegangan pada pertemuan puncak di resor Laut Merah Aqaba di Yordania pada Minggu.
Saat KTT berlangsung, seorang pria bersenjata Palestina melepaskan tembakan di sebuah persimpangan di Hawara, menewaskan dua pemukim Israel sebagai pembalasan atas serangan Israel di kota utara Nablus seminggu sebelumnya, yang menewaskan 11 warga Palestina.
Meskipun tidak ada pihak yang mengindikasikan bahwa kekerasan akan segera berakhir, sebuah pernyataan setelah pertemuan tersebut mengatakan bahwa mereka menegaskan kembali perlunya melakukan de-eskalasi di lapangan dan untuk mencegah kekerasan lebih lanjut.
Israel sendiri sudah menyatakan setuju pada Minggu untuk mengekang aktivitas permukimannya di wilayah Palestina yang diduduki selama empat bulan dan menghentikan otorisasi pos-pos terdepan selama enam bulan.
Para pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kemudian mengatakan bahwa mereka tidak menyetujui persyaratan seperti itu.
Itu adalah pertemuan tingkat tinggi pertama antara Israel dan Palestina sejak kekuasaan pemerintahan sayap kanan berkuasa di Israel.
