Berita

Duta Besar UEA untuk PBB Lana Nusseibeh/Net

Global

Bahas Kekerasan di Tepi Barat, DK PBB Gelar Pertemuan

SELASA, 28 FEBRUARI 2023 | 14:59 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Uni Emirat Arab (UEA) menaruh perhatian serius atas kekerasan yang memburuk di wilayah Palestina. Untuk itu, Dewan Keamanan PBB diminta segera melakukan pertemuan untuk membahas masalah tersebut.

Menyerukan pertemuan segera, Duta Besar UEA untuk PBB Lana Nusseibeh mengatakan pada Senin (27/2), bahwa dirinya sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di Wilayah Pendudukan Palestina.

"Ini bukan insiden yang terisolasi—mereka adalah bagian dari pola kekerasan dan tindakan sepihak yang memakan korban jiwa dan menghambat prospek solusi dua negara," kata Nusseibeh, seperti dikutip dari The National, Rabu (28/2).


Menanggapi usulan tersebut, para diplomat PBB mengatakan bahwa pertemuan itu akan berlangsung di New York pada Selasa sekitar pukul 15.00 waktu setempat, dan akan menghadirkan diplomat Norwegia Tor Wennesland, koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah.

Pada Senin, Wennesland menyerukan semua pelaku kekerasan untuk dimintai pertanggungjawaban.

"Tidak ada pembenaran untuk terorisme, maupun pembakaran dan tindakan balas dendam terhadap warga sipil," katanya.

Pernyataan itu datang di hari yang sama ketika Israel mengirim pasukan tambahan ke Tepi Barat yang diduduki setelah seorang pria bersenjata Palestina menembak mati dua warga Israel. Itu terjadi setelah puluhan pemukim Yahudi membakar rumah dan mobil warga Palestina di Hawara.

Pejabat Israel dan Palestina telah berjanji untuk mengurangi ketegangan pada pertemuan puncak di resor Laut Merah Aqaba di Yordania pada Minggu.

Saat KTT berlangsung, seorang pria bersenjata Palestina melepaskan tembakan di sebuah persimpangan di Hawara, menewaskan dua pemukim Israel sebagai pembalasan atas serangan Israel di kota utara Nablus seminggu sebelumnya, yang menewaskan 11 warga Palestina.

Meskipun tidak ada pihak yang mengindikasikan bahwa kekerasan akan segera berakhir, sebuah pernyataan setelah pertemuan tersebut mengatakan bahwa mereka menegaskan kembali perlunya melakukan de-eskalasi di lapangan dan untuk mencegah kekerasan lebih lanjut.

Israel sendiri sudah menyatakan setuju pada Minggu untuk mengekang aktivitas permukimannya di wilayah Palestina yang diduduki selama empat bulan dan menghentikan otorisasi pos-pos terdepan selama enam bulan.

Para pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, kemudian mengatakan bahwa mereka tidak menyetujui persyaratan seperti itu.

Itu adalah pertemuan tingkat tinggi pertama antara Israel dan Palestina sejak kekuasaan pemerintahan sayap kanan berkuasa di Israel.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya