Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan organisasi moral yang tidak akan larut dalam kegiatan politik praktis, termasuk menggelar deklarasi mendukung bakal calon presiden mana pun.
Begitu tegas Ketua Komite Eksekutif KAMI Adhie M. Massardi kepada wartawan di Sekretariat KAMI di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi (28/2).
Adhie menjelaskan bahwa KAMI adakah kekuatan civil society (masyarakat sipil) yang paling terorganisir lantaran didukung kalangan intelektual dan aktivis kampus, ulama, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI, serta tokoh pergerakan pro-demokrasi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Untuk itu, KAMI akan tetap istiqomah menjadi organisasi gerakan moral sebagaimana kesepakatan awal dideklarasikan pada 18 Agustus 2020.
KAMI lahir didorong oleh keprihatinan mendalam atas jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana hampir semua penyelenggara negara, baik yang di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak sungguh-sungguh berjalan berlandaskan Pancasila dan mengabaikan perintah Konstitusi UUD 1945 maupun UU lainnya.
“Itu sebabnya kohesi sosial makin mengkhawatirkan, indeks korupsi, pelanggaran HAM dan jurang kaya-miskin menukik tajam,†tambahnya.
Sementara saat ditanya soal afiliasi bakal calon presiden, Adhie menjelaskan bahwa pemilu di banyak negara memang menjadi salah satu instrumen penyelesaian persoalan bangsa. Tapi di Indonesia, pemilu justru merupakan salah satu persoalan krusial bangsa ini.
“Pemilu menjadi pendorong tingginya angka korupsi dan pencetus merebaknya kohesi sosial,†jawab Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini.
Kenapa KAMI mengambil jarak dengan perhelatan pemilu sebagai buah demokrasi, lantaran banyak hal yang perlu dikritisi, terutama pemilu kali ini.
Pertama, apakah pemilu bisa terselenggara sesuai jadwal yang disepakati. Kalau tidak, misalnya karena satu dan lain hal dibatalkan pemerintah, maka langkah apa yang harus dilakukan?â€
“Jika pun digelar sesuai jadwal, apakah berjalan sesuai kaidah demokrasi yang jujur, adil dan akuntabel? Kalau terjadi kecurangan, langkah apa yang harus dilakukan?†sambungnya.
KAMI punya tanggung jawab moral-intelektual untuk memandu dan membekali masyarakat guna pertimbangan dalam memilih anggota legislatif (pusat dan daerah), DPD, presiden/wapres, serta kepala daerah yang rencananya akan digelar serentak.
Tapi bukan sebab itu saja KAMI memilih tidak berafiliasi dengan capres/cawapres dan kontestan pemilu lainnya di semua level.
Tokoh-tokoh yang bergabung di KAMI ini memiliki jalan politik yang sangat berwarna. Beberapa di antaranya ASN dan pejabat di kampus. Ada dosen, rektor, dan lain sebagainya yang tidak boleh berpolitik praktis.
“Jadi kalau KAMI mendukung salah satu kontestan, bisa berantakan organisasi masyarakat sipil yang banyak diharapkan publik menjadi corong suara kelompok terpinggirkan dan tertindas,†tambahnya.
Akan tetapi menurut Adhie, bukan berarti pendukung KAMI tidak boleh berpolitik dan ikut berpemilu ria. Sebab secara personal, anggota KAMI bebas berpolitik sesuai dengan pilihannya.
“Bahkan ada yang sudah menjadi anggota tim sukses capres tertentu. Tidak masalah. Tapi jika dia tercantum dalam struktur, sekalipun di pucuk pimpinan, ya harus mundur,†pungkas Adhie Massardi.
