Kasus Dandy Momentum Bersih-bersih Kemenkeu

DIPICU emosi yang tak terkendali, mungkin lantaran cemburu atau termakan omongan pacarnya, anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Mario Dandy Satriyo (20), menghajar Cristalino David Ozora (17) hingga koma sejak Senin (20/2) dan hingga kini belum sadar.

Pascainsiden penganiayaan itu persoalan pun melebar ke gaya hidup yang sering dipamerkan Dandy di media sosialnya.

Ternyata Dandy anak seorang pejabat pajak di negeri ini. Bukan dari hasil kerja atau prestasinya sendiri. Kasusnya pun melebar ke ranah bapaknya.

Pertanyaan publik pun mencuat, dari mana harta segitu banyaknya bisa diperoleh sorang pegawai negeri sipil eselon tiga? Warisankah? Atau kerja kongkalikong selama ini? Pertanyaan yang wajar saja sih.

Itu yang dilaporkan, bagaimana dengan harta pejabat publik yang tidak dilaporkan? Lha ternyata plat nomor mobil Jeep Rubicon itu palsu alias tidak bayar pajak! Bagaimana yang moge? Atau lain-lainnya? Waduh.

Publik pun berceloteh nakal: Rakyat harus taat bayar pajak, sedangkan aparatnya mengemplang pajak. Ironis, pejabat pajak mengemplang pajak.

Dari semula masalah anak muda jadi urusan pejabat publik. Masuk ke ranah hukum. Tak terelakan lagi, nasi sudah jadi bubur. Apa boleh buat.

Bapaknya pun dicopot dari jabatannya. Gegara ulah anaknya, bapaknya pun jadi tersangkut-sangkut. Bahkan sekarang semua pegawai di instansi pajak ikut disorot publik. Benarkah laporan kekayaan yang selama ini mereka laporkan? Jujurkah?

Dari instansi pajak bisa saja merembet ke ranah lain yang lebih luas. Orang bilang, kok jadi runyam ya? Ya runyam, tapi perlu. Demi institusi pemerintah yang lebih bersih. Seperti yang kita idamkan selama ini.

Akhir-akhir ini kasus besar terbongkar gegara dipicu oleh orang-orang yang “kecil”. Kasus Sambo yang menghebohkan itu, dan sekarang kasus Dandy. Tak dinyana bisa memicu untuk dibukanya aib yang selama ini ditutup-tutupi.

Ternyata ada ribuan orang di Kementerian Keuangan yang belum menyampaikan laporan harta kekayaannya untuk tahun ini. Padahal itu wajib bagi para penyelenggara negara. Kementerian lainnya bagaimana? Apakah juga ribuan jumlah yang belum laporan? Jujurkah?

Bisa dimengerti kalau ibu Menteri (Keuangan) terkesan emosional saat menyampaikan perihal pencopotan jabatan aparatur di kementeriannya.

Semoga ini menjadi momentum bersih-bersih di Kemenkeu, juga di instansi lainnya.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Perspektif (LKSP)