Berita

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango/Repro

Politik

Setuju Program Partai Gelora Soal Kuliah Gratis, KPK: Tapi Kalau Teman-teman dari China Datang, Kuliah Ya Harus Bayar

KAMIS, 23 FEBRUARI 2023 | 14:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Program kuliah gratis yang digagas Partai Gelora mendapatkan dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, KPK akan melakukan kajian berapa besar beban pemerintah jika penyelenggaraan kuliah gratis diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Begitu yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, saat membuka kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2023 untuk Partai Gelora yang diselenggarakan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis pagi (23/2).

Di hadapan Ketua Umum (Ketum) Partai Gelora Anis Matta dan jajarannya, Nawawi menyoroti beberapa pernyataan yang pernah disampaikan oleh mantan kader PKS itu. Salah satunya soal kuliah gratis.


"Ada juga pernyataan bahwa Indonesia itu akan menjadi kekuatan utama dunia, kalau bisa menyediakan kuliah gratis bagi seluruh rakyat. Ini sejalan dengan Bu Dian (Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Dian Novianthi)," ujar Nawawi seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis siang (23/2).

Nawawi lantas memerintahkan Dian Novianthi untuk membuat kajian soal program yang digagas oleh Partai Gelora tersebut.

"Apakah bisa itu, seberapa besar beban pemerintah memang kalau kita bisa menyelenggarakan kuliah gratis bagi seluruh rakyat di negeri ini. Tapi kalau teman-teman yang dari China datang ke mari, kuliah ya harus bayar juga gitu. Enggak gratis juga gitu kan," pungkas Nawawi.

Dalam acara PCB Terpadu 2023 ini, selain Anis Matta, juga dihadiri langsung jajaran pengurus Partai Gelora. Yakni Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfud Sidiq, dan Bendahara Umum Ahmad Rilyadi.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya