Berita

Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie/Net

Politik

PDIP Ogah Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Yang Penting Tak Umbar Fitnah

SENIN, 20 FEBRUARI 2023 | 11:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Nasdem menanggapi santai sikap PDI Perjuangan yang ogah berkoalisi dengan Koalisi Perubahan (Nasdem-Demokrat-PKS). Sebab, semua warga negara Indonesia termasuk partai politik berhak menentukan pilihannya pada Pemilu 2024 nanti.

“Enggak apa-apa,” kata Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta Senin (20/2).

Menurut Gus Choi, sapaan akrab Effendi Choirie, Nasdem mengusung Anies Baswedan karena ingin menawarkan solusi-solusi atas problem bangsa Indonesia di masa mendatang. Kalaupun ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan perubahan tersebut, tidak jadi masalah bagi Nasdem. Asalkan tidak mengumbar kebencian.


“Bukan mengumbar caci maki dan fitnah,” tegasnya.

Lagipula, lanjut Gus Choi, pihaknya siap mengikuti proses demokrasi yang berkualitas dengan mengedepankan aspek profesionalitas dan kualitas pada Pemilu 2024 mendatang.

“Semua instrumen alat negara bersikap netral. Penyelenggara pemilu bertindak profesional. Semua pihak membiarkan rakyat menggunakan hak pilihnya secara bebas,” pungkasnya.

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu sebelumnya mengatakan, pihaknya membuka ruang untuk berkomunikasi bahkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, dan PPP. Pun dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digawangi Gerindra-PKB.

Namun, PDIP enggan kalau harus berkoalisi dengan Koalisi Perubahan yang dibentuk Nasdem, Demokrat, dan PKS.

“Kita bisa dengan teman-teman di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bisa dengan teman-teman Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Tapi kalau dengan Koalisi Perubahan kayaknya mohon maaf,” kata Masinton dalam diskusi di Media Center DPR RI, Kamis (16/2).

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya