Berita

Menteri Negara untuk Pembangunan Internasional Andrew Mitchell/Net

Dunia

Inggris Jamin Tidak Jatuhkan Sanksi kepada Lembaga Bantuan yang Kirim Dukungan ke Suriah

KAMIS, 16 FEBRUARI 2023 | 13:32 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Inggris memastikan bahwa lembaga bantuan yang akan beroperasi di Suriah  tidak akan mendapat sanksi karena membantu korban gempa bumi yang melanda negara itu.

Pada Rabu (15/2) pemerintah Inggris mengeluarkan dua lisensi baru untuk memudahkan lembaga bantuan memberikan bantuannya ke Suriah tanpa melanggar sanksi yang ditujukan pada pemerintah Presiden Bashar Al Assad dan para pendukungnya.

"Sanksi Inggris tidak menargetkan bantuan kemanusiaan, makanan atau obat-obatan," kata  Menteri Negara untuk Pembangunan Internasional Andrew Mitchell dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (16/2).


Namun begitu, ia menyadari bahwa persyaratan saat ini untuk perizinan individu masih terkendala selama darurat krisis.

Pemerintah Inggris pada Rabu juga mengumumkan akan memberikan tambahan 25 juta poundsterling untuk upaya bantuan dan penempatan ahli medis yang berkelanjutan di rumah sakit lapangan di Turkoglu, Turki selatan.

Perdana Menteri Rishi Sunak mengatakan bantuan itu akan memberikan bantuan kemanusiaan yang vital bagi para penyintas gempa.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya