Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Setuju Perppu Ciptaker, PDIP: Untuk Antisipasi Kondisi Ekonomi ke Depan

RABU, 15 FEBRUARI 2023 | 22:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi PDIP jadi salah satu dari tujuh fraksi yang setuju lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker).

Anggota Badan Legislasi dari Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo menyampaikan, bahwa saat ini sangat diperlukan kepastian hukum bagi produk omnibus law sekaligus mengantisipasi kondisi ekonomi ke depan.

“Penerbitan Perppu Ciptaker, (sebagai) sikap antisipatif atas kondisi perekonomian serta kepastian hukum yang dibutuhkan dalam penciptaan lapangan pekerjaan utamanya sektor UMKM," kata Andreas Eddy Susetyo di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2).


Andreas menyampaikan bahwa fraksi PDIP mengapresiasi langkah cepat pemerintah mengisi kekosongan hukum di tengah kondisi global yang carut marut sehingga sektor investasi dan produksi dalam negeri bisa segera diatasi melalui Perppu Cipta Kerja.

"Eksekusi dan implementasi dalam Perppu ini harus dikelola dan dijalankan dengan baik secara inklusif dan berkelanjutan. Maka dari itu, kami usulkan dibentuk program manajement office untuk monitor implementasi Perppu," katanya.




Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya