Malam Ini Pemerintah dan DPR Tunda Kesepakatan Biaya Haji 2023

SELASA, 14 FEBRUARI 2023 | 19:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah dan DPR RI menunda mengumumkan kesepakatan biaya haji tahun 2023 malam ini di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (14/2).

Anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menuturkan bahwa malam ini Komisi VIII DPR RI masih harus meneruskan pembahasan biaya haji di Panja Haji.

"Insya Allah malam ini akan puncak dari segala pembahasan, malam ini akan disimpulkan di tingkat Panja," ucap Yandri di Gedung Nusantara II, Senayan.

Yandri menambahkan, nantinya dalam Panja yang akan berlangsung malam ini, angka biaya haji akan keluar dan disepakati bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Rabu besok (15/2).

Malam ini, kata Yandri, dimungkinkan akan ada titik temu angka yang sesuai untuk biaya haji 2023 antara parlemen dengan Kementerian Agama.

"Nanti akan diumumkan resmi besok dalam rapat kerja dengan Menteri Agama," tutupnya.

Berita

Politik

Malam Ini Pemerintah dan DPR Tunda Kesepakatan Biaya Haji 2023

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum