Berita

GoTo/Net

Hukum

KPK Monitor Kejanggalan Investasi GoTo, Faizal Assegaf: Kalau Terbukti Tangkap!

SELASA, 14 FEBRUARI 2023 | 12:10 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu ragu-ragu untuk mengusut tuntas kejanggalan investasi BUMN Telkomsel ke GoTo yang diduga merugikan negara triliunan rupiah.

“Kalau terbukti KPK harus segera tangkap Erick Tohir dan Boy Tohir. Jangan seenaknya obok-obok BUMN untuk kepentingan bisnis keluarga,” kata aktivis dan pegiat media sosial, Faizal Assegaf kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/2).

Faizal menyayangkan sampai saat ini aparat penegak hukum tidak memberikan perhatian terhadap investasi Telkomsel ke GoTo yang diduga kuat terdapat kerugian negara di dalamnya dan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan kakaknya Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yang merupakan pemilik saham GoTo.


“Skandal saham GoTo 6,7 Triliun bukan uang kecil, sudah banyak yang bersuara kenapa DPR dan KPK diam saja! Erick tidak becus dan sagat bobrok,” ujar Faizal.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata telah melakukan monitoring terkait investasi Telkomsel ke GoTo yang dianggap penuh kejanggalan ini.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto menyampaikan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring sudah turun memantau terkait dengan kasus investasi ini. Karena, Karyoto menegaskan bahwa hal ini menyangkut dengan BUMN Telkomsel.

“Kemarin kami juga sudah bekerja sama dengan Direktorat Pencegahan salah satu Direktorat Monitoring, itu sudah secara intens melakukan monitoring terhadap hal ini,” kata Karyoto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 28 November 2022.

Dikatakan Karyoto, pihaknya akan mendapatkan input lebih detail jika Direktorat Monitoring telah bekerja mendalami kasus tersebut.

“Kalau direktorat monitoring sudah turun, berarti dia memonitor lebih detil daripada kami melakukan penyelidikan,” pungkas Karyoto.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya