Ketua KPU KBB, Adi Saputro/RMOLJabar
Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) ini boleh jadi tidak biasa. Mereka tidak meminta bantuan anggaran, tapi mengajukan bantuan dari pemerintah daerah berupa fasilitas kerja.
Fasilitas tersebut adalah penunjang kinerja Ad hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa.
Ketua KPU KBB, Adi Saputro mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada Bupati Bandung Barat pada pertengahan November 2022 untuk memohon diberikan bantuan berupa fasilitas sebagai penunjang kebutuhan kerja Ad hoc PPK maupun PPS.
"Yang pertama yaitu kebutuhan untuk sekretariat PPK dan PPS, PPK di 16 Kecamatan dan PPS di 165 desa," ucap Adi saat ditemui
Kantor Berita RMOLJabar di Jambudipa KBB, Senin (13/2).
Selain kebutuhan kesekretariatan, dia menerangkan, KPU juga membutuhkan fasilitas berupa peralatan kerja seperti laptop, komputer, printer dan lainnya. Fasilitas itu memang dibutuhkan oleh PPK-PPS dalam bekerja.
"Itu pun fasilitasinya kita dipinjamkan ya, selama masa kerja mereka serta kebutuhan-kebutuhan ke depannya yang bisa kita sinergiskan," sambungnya.
Terkait kunjungan KPU ke Forkopimda, KPU juga membutuhkan gudang-gudang logistik di tingkat kecamatan agar lebih sinergis, meskipun kebutuhan gudang tersebut bisa dialokasikan untuk akhir tahun sampai pada hari H.
Lanjut dia, permohonan KPU mendapat sambutan positif dari Forkompinda dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Komisi 1 DPRD KBB, SKPD, termasuk unsur kecamatan dan desa.
"Alhamdulillah ada kesepakatan bahwa petugas kami Ad hoc PPK-PPS akan difasilitasi pemerintah daerah mungkin nanti di kecamatan atau pun di desa," ujarnya.
Disinggung soal biaya yang dibutuhkan, Adi menjelaskan, KPU KBB dalam permohonannya tidak meminta anggaran. Melainkan hanya memohon bantuan fasilitas berupa sekretariat dan peralatan lainnya sebagai penunjang kinerja KPU dalam menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.
"Di tingkat kecamatan dan di tingkat desa kami mempersilakan kepada pemerintah termasuk tadi alat kerja berupa laptop ataupun komputer, itupun kami serahkan kepada pemerintah untuk memfasilitasinya. Jadi kami tidak meminta anggaran untuk fasilitas tersebut," katanya.
