Bakal calon presiden 2024, Anies Baswedan/Repro
Isu utang Rp 50 miliar yang menyerang bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, membeberkan sebuah mindset baru dalam perpolitikan nasional. Terutama terkait biaya kampanye yang selama ini membuat para calon yang bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terjerat "balas budi".
Seperti yang diungkap Anies dalam video yang diunggah kanal YouTube Merry Riana, Jumat malam (10/2), utang tersebut telah selesai ketika ia dan Sandiaga Uno memenangkan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
Anies pun menyampaikan sebuah
mindset baru, bahwa dana kampanye yang digunakan seharusnya selesai ketika pasangan calon memenangkan Pilkada. Bukan justru menjadi beban yang harus dilunasi ketika sudah menjadi pejabat pemerintahan.
"Ada yang ingin saya garis bawahi, kenapa kalau kalah malah bayar?" ujar Anies, dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (11/2).
Kalau kalah, ucap Anies, maka dirinya akan berada di luar pemerintahan. Sehingga ia punya kesempatan untuk mencari uang guna mengembalikan utang. Bisa melalui bisnis atau usaha yang kemudian dilakukannya.
"Kalau saya menang, saya masuk di pemerintahan, saya tidak cari uang di pemerintahan untuk membayar itu (utang). Kalau tidak saya harus mengumpulkan uang untuk membayar utang," jelasnya.
"Bukankah ini yang menjebak kita selama ini? Dengan praktik-praktik
fund raising untuk biaya pilkada. Kemarin sebaliknya, bila kalah saya di luar pemerintahan, sah dong cari uang, sah dong saya punya usaha," tegasnya.
Nah, karena saat itu Anies memenangkan Pilkada 2017 dan masuk ke pemerintahan, tak ada keharusan untuk membayar utang yang digunakan untuk kampanye.
"Justru itulah dukungan untuk membawa Jakarta menjadi lebih baik. Itu
mindset baru," tuturnya.
Cuma, karena ada pihak lain yang mengungkap perjanjian utang tersebut, maka Anies pun harus menjelaskan kepada publik. Anies memastikan dokumen perjanjian bisa dilihat kapan saja dibutuhkan.
"Saya berharap mudah-mudahan pola seperti ini menjadi bahan referensi untuk dipikirkan, bahwa mendukung itu untuk perubahan, bukan mendukung sebagai investasi. Untuk nanti dikembalikan dalam bentuk
privilege-privilege," demikian Anies Baswedan.
