Berita

KSAD Jenderal Dudung Abdurachmad saat ditemui di Mabes AD/RMOL

Pertahanan

Ingin Ada Kodam di Setiap Provinsi, Jenderal Dudung: Biar Sama dengan Polri

JUMAT, 10 FEBRUARI 2023 | 22:05 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menjelaskan mekanisme penambahan Markas Komando Daerah Militer (Kodam) baru di beberapa provinsi di Indonesia.

Pembentukkan Mako Kodam sendiri menindaklanjuti usulan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, sebab saat ini baru sebanyak 15 Kodam dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.

Untuk mekanisme sendiri, Panglima TNI Laksamana Yudo, akan membawa usul tersebut ke Kementerian Pertahanan (Kemhan), dari Kemhan usul itu akan dimatangkan untuk nantinya dibawa ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


Barulah, setelah semua hal yang direncanakan sudah pasti hasil usulan dibawa ke Kementerian Keuangan untuk mengetahui anggaran pembuatan Mako Kodam.

"Kemhan nanti akan mengusulkan kepada Menpan, tentunya nanti juga akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan, karena kan akan menyangkut masalah anggaran," kata Dudung di Mabes AD, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Dengan penambahan Mako Kodam, otomatis akan ada jabatan baru dan tentu ini sebagai penyeimbang Polri untuk menjaga sinergitas kewilayahan.

"Dari Kemhan bahwa tantangan ke depan, karena polisi dulu tipe C kolonel, tipe B bintang satu, tipe A bintang dua. Sekarang semua (Polri) sudah tipe A, semua bintang dua semua. Sementara di tempat kami, provinsi masih ada yang kolonel, sehingga nanti seimbanglah," ucap Dudung.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya