Berita

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie/Net

Politik

Bamsoet Ikut Cak Imin Dorong Gubernur Ditunjuk Presiden, Pengamat: Pimpinan Golkar Harus Beri Sanksi Tegas

KAMIS, 09 FEBRUARI 2023 | 09:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Berlalunya isu penundaan pemilu karena mendapat penolakan dari masyarakat tak lantas membuat Bambang Soesatyo berhenti membuat kontroversi politik.

Baru-baru ini, Ketua MPR RI yang kerap disapa Bamsoet itu mengamini pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang mengusulkan gubernur tak lagi dipilih langsung oleh masyarakat, melainkan ditunjuk oleh presiden.

“Lagi-lagi muncul keanehan dari seorang Bamsoet. Setelah gagal dia dengan koleganya Cak Imin dan lainnya soal penundaan pemilu, kini ingin gubernur ditunjuk pemerintah pusat,” ujar Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/2).


Menurut pakar komunikasi politik dari America Global University ini, gelagat Bamsoet dalam berpolitik bisa menghancurkan parpol yang menaunginya.

“Saya pikir Golkar bisa porak-poranda dengan kehadiran Bamsoet,” imbuhnya.

Maka dari itu, Jerry memandang pimpinan Partai Golkar perlu memberikan sanksi tegas kepada Bamsoet karena telah mendukung kebijakan yang tidak dilakukan oleh negara demokrasi lainnya.

“Coba dia (Bamsoet) contohkan negara mana yang gubernur ditunjuk pemerintah pusat. Semua negara berlandaskan demokrasi akan ada pemilihan gubernur,” tuturnya.

“Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto jangan segan-segan menegur anak buahnya yang mulai melenceng itu,” tegas Jerry.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya