Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Politik

Beathor: Konsep IKN Menyandera Demokrasi, Siapa Mentor Jokowi?

JUMAT, 03 FEBRUARI 2023 | 14:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Peta politik jelang pemilihan presiden 2024 disinyalir masih bergantung pada Presiden Joko Widodo.

Politisi PDI Perjuangan, Bambang Beathor Suryadi melihat ada gelagat Presiden Joko Widodo ingin menjadikan menterinya sebagai presiden 2024. Hal itu tak lain agar proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah tetap dilanjutkan, salah satunya megaproyek Ibukota Negara (IKN) Nusantara.

"Akibat konsep IKN ini, demokrasi disandera," kata Bambang Beathor kepada redaksi, Jumat (3/2).


Beathor melihat, kecenderungan pilihan Presiden Jokowi untuk Pilpres 2024 lebih condong kepada Prabowo Subianto yang kini menjadi Menteri Pertahanan, serta Airlangga Hartarto yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Presiden berharap hanya pada dua menterinya untuk menjadi presiden berikutnya di 2024. (dari) KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) Airlangga dan KIR (Kebangkitan Indonesia Raya) Prabowo," sambung Beathor.

Kedua tokoh tersebut masih menunggu bakal calon wakil presidennya masing-masing. Prabowo, kata Beathor, masih menunggu keputusan PDIP mengusung Ganjar Pranowo atau Puan Maharani.

"Sedangkan Airlangga menunggu Anies sebagai hasil lobi Luhut ke Paloh di London, Paloh (melobi) ke Jokowi dan ke markas Golkar," sambungnya.

Lebih jauh, Beathor juga mencermati ada keinginan Presiden Jokowi agar Pilpres 2024 hanya menjadi panggung dua pasangan calon dan berlangsung satu putaran untuk menghemat anggaran.

"Ini siasat, karena kalau ada tiga paslon, maka Anies pasti menang. Siapa mentor Jokowi?" tutup Beathor.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya