Berita

Peneliti Lembaga Studi Antikorupsi (LSAK), Hariri/Net

Politik

Ungkap CPI Tahun 2012 Jeblok, LSAK: Saat Itu ke Mana BW dan Novel?

KAMIS, 02 FEBRUARI 2023 | 19:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penurunan indeks persepsi korupsi (corruption perception index-CPI) sebagaimana dirilis Transparansi Internasional Indonesia (TII) tidak perlu disikapi secara berlebihan. Apalagi, persoalan korupsi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya lembaga hukum.

Peneliti Lembaga Studi Antikorupsi (LSAK), Hariri memaparkan, faktor dalam penilaian CPI dilihat dari sektor pelayanan publik, perizinan usaha, kepastian hukum, iklim ivestasi, hingga demokrasi. Hal ini menunjukkan indeks persepsi korupsi sebagai tanggung jawab banyak stakeholder.

"Aneh kalau berdasarkan CPI tiba-tiba hanya menyudutkan lembaga penegakan hukum," kata Hariri, Kamis (2/2).


Hariri lantas mengungkap data CPI yang pernah mengalami penurunan di tahun 2012. Saat itu, CPI menyentuh 32 poin, atau lebih rendah dari rilis terbaru TII sebesar 34 poin.

"Waktu itu enggak ada yang ribut, termasuk Novel (mantan penyidik KPK), diam saja. Pimpinan BW (Bambang Widjojanto), AS (Abraham Samad) saat tahun 2012 ke mana mereka?" kritiknya.

Oleh karenanya, LSAK berpandangan bahwa semangat memerangi korupsi perlu ditunjukkan dengan mendukung kinerja lembaga hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan sibuk memperdebatkan CPI.

"Jadi kalau betul-betul murni ingin pemberantasan korupsi, seharusnya dukung KPK mengungkap segala TPK, termasuk kasus Formula E. Jangan malah selama ini malah melindungi," tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya