Berita

Peneliti Lembaga Studi Antikorupsi (LSAK), Hariri/Net

Politik

Ungkap CPI Tahun 2012 Jeblok, LSAK: Saat Itu ke Mana BW dan Novel?

KAMIS, 02 FEBRUARI 2023 | 19:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penurunan indeks persepsi korupsi (corruption perception index-CPI) sebagaimana dirilis Transparansi Internasional Indonesia (TII) tidak perlu disikapi secara berlebihan. Apalagi, persoalan korupsi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya lembaga hukum.

Peneliti Lembaga Studi Antikorupsi (LSAK), Hariri memaparkan, faktor dalam penilaian CPI dilihat dari sektor pelayanan publik, perizinan usaha, kepastian hukum, iklim ivestasi, hingga demokrasi. Hal ini menunjukkan indeks persepsi korupsi sebagai tanggung jawab banyak stakeholder.

"Aneh kalau berdasarkan CPI tiba-tiba hanya menyudutkan lembaga penegakan hukum," kata Hariri, Kamis (2/2).


Hariri lantas mengungkap data CPI yang pernah mengalami penurunan di tahun 2012. Saat itu, CPI menyentuh 32 poin, atau lebih rendah dari rilis terbaru TII sebesar 34 poin.

"Waktu itu enggak ada yang ribut, termasuk Novel (mantan penyidik KPK), diam saja. Pimpinan BW (Bambang Widjojanto), AS (Abraham Samad) saat tahun 2012 ke mana mereka?" kritiknya.

Oleh karenanya, LSAK berpandangan bahwa semangat memerangi korupsi perlu ditunjukkan dengan mendukung kinerja lembaga hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan sibuk memperdebatkan CPI.

"Jadi kalau betul-betul murni ingin pemberantasan korupsi, seharusnya dukung KPK mengungkap segala TPK, termasuk kasus Formula E. Jangan malah selama ini malah melindungi," tutupnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

Perempuan Tani HKTI Terapkan Teknologi IoT, Pangkas Penggunaan Pupuk hingga 50 Persen

Minggu, 01 November 2026 | 12:32

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

PTKIN Siapkan Langkah agar Inovasi Mahasiswa Tak Berhenti di Ajang Lomba

Minggu, 01 November 2026 | 11:56

Kloter Pertama Haji 2027 Terbang 11 April, Ini Jadwal Lengkapnya

Minggu, 01 November 2026 | 11:50

Imigrasi Sudah Cegah Ahmad Dedi ke Luar Negeri Atas Permintaan KPK

Minggu, 01 November 2026 | 11:36

Puluhan Orang Diamankan Polisi saat Gerebek Kampung Bahari

Minggu, 01 November 2026 | 11:30

Maroko Sambut Keputusan PBB Akhiri Misi MINURSO di Sahara Barat

Minggu, 01 November 2026 | 11:17

Citra Polri Bisa Rusak Akibat Dua Kejadian Ini

Minggu, 01 November 2026 | 11:05

Ombudsman Ingatkan Polri Jaga Etika dan Hormati HAM saat Penggeledahan

Minggu, 01 November 2026 | 10:48

PPK Ajak Masyarakat Berperan bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan

Minggu, 01 November 2026 | 10:42

Selengkapnya